Ratusan Warga yang Rumahnya Terancam Digusur PJT II Jatiluhur Ngadu ke DPRD Purwakarta

Selasa 10 Jun 2025, 19:27 WIB
Ratusan warga yang rumahnya terancam digusur oleh PJT II Jatiluhur mengadu ke DPRD Purwakarta pada Selasa, 10 Juni 2025. (Sumber: POSKOTA | Foto: Dadan Sukmana)

Ratusan warga yang rumahnya terancam digusur oleh PJT II Jatiluhur mengadu ke DPRD Purwakarta pada Selasa, 10 Juni 2025. (Sumber: POSKOTA | Foto: Dadan Sukmana)

PURWAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ratusan warga Purwakarta, Jawa Barat, yang tinggal di atas lahan Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur terancam digusur dan mengadukan nasib mereka kepada DPRD Purwakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Mereka mengeluhkan sikap PJT II Jatiluhur yang dinilai sepihak dan semena-mena karena peringatan pengosongan dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Tercatat ada 417 rumah terancam dibongkar karena berdiri di atas lahan milik PJT II Jatiluhur yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan di Purwakarta.

Ratusan rumah yang terancam digusur tersebut, antara lain berada di BSK 1, Tegal Munjul, Munjul Jaya, Ciseureuh, Mulyamekar dan Cilangkap.

Baca Juga: Viral Perdebatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Seorang Remaja di Bekasi, Soroti Penggusuran Bangunan Liar dan Pelarangan Wisuda Perpisahan

Salah seorang warga, Asep Yadi Rudiana, 55 tahun, menegaskan pihaknya mendatangi Gedung DPRD Purwakarta untuk meminta suaka kepada wakil rakyat agar mendapat relokasi yang berkeadilan.

"Kami kaget tiba-tiba ada surat dari PJT meminta warga segera mengosongkan rumah rumah yang diklaim berdiri di lahannya," ujar Asep saat beraudiensi dengan DPRD Purwakarta.

Disebutkan Asep, surat berbentuk peringatan PJT tersebut jelas membuat gelisah dan cemas ratusan warga yang terancam tidak punya rumah.

Di sisi lain, alih-alih membantu, lanjut Asep, Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkesan kurang peduli terhadap nasib warga.

"Sudah hampir sebulan permasalahan ini bergulir, tapi tak ada solusi dari Pemkab Purwakarta terhadap nasib warganya," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Purwakarta Luthfi Bamala mengatakan pihaknya merekomendasikan agar peringatan pengosongan rumah ditunda.


Berita Terkait


News Update