JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian Untayana mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengusut keterlambatan pembangunan sekolah.
"Kalau perlu kami mendorong KPK untuk turun tangan lebih lanjut dalam melakukan supervisi dan pengawasan langsung terhadap proyek-proyek tersebut, agar prosesnya benar-benar akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari praktik penyimpangan,” kata Justin kepada Poskota, Selasa, 27 Mei 2025.
Justin mengatakan, pihaknya sudah menemukan indikasi-indikasi progres proyek sekolah di beberapa tempat bermasalah. Hal itu sudah disampaikannya dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam rapat itu, pihaknya mencermati bahwa proyek pembangunan SDN Duri Pulo hanya mencapai 69,13 persen, jauh di bawah target 87,81 persen, dengan nilai kontraknya mencapai Rp61,1 miliar.
“Demikian pula dengan SDN Cikini 01, 02, dan USB SMA yang progres fisiknya baru 69,11%, dari target 89,05% per tanggal 23 Maret 2025, dengan nilai anggaran sebesar Rp67,5 miliar,” ucap dia.
Kekhawatiran pihaknya terkonfirmasi lewat temuan KPK tentang lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek Pemprov Jakarta. Ia menilai, lemahnya perencanaan dan pengawasan proyek dapat membahayakan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan Pemprov Jakarta.
Selain mendorong KPK, Justin mendesak Disdik Jakarta dan Inspektorat Jakarta menindaklanjuti keterlambatan pembangunan ini. Termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor pelaksana dan PPK yang bertanggung jawab.
“Kami dari PSI mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat DKI Jakarta untuk menindaklanjuti secara cepat dan tegas seluruh temuan tersebut," ujarnya.