POSKOTA.CO.ID - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap 2 tahun 2025 semakin mendekati waktu pencairan.
Sayangnya, di tengah kabar baik ini, muncul informasi penting di mana sebanyak 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) resmi dicoret dari daftar penerima bantuan.
Pencoretan ini dilakukan setelah proses pemutakhiran data menggunakan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Keputusan ini diambil berdasarkan hasil survei oleh pendamping sosial yang menunjukkan bahwa sebagian KPM kini sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos.
Baca Juga: Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos BPNT 2025 Tahap 2 Lewat Situs Resmi, Gunakan NIK KTP Anda!
Update Status Bansos di SIKS-NG
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kanal YouTube SUKRON CHANNEL Setelah sebelumnya menu "Penentuan KPM PKH" di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) telah ter-update, hari ini masih berada di tahapan yang sama.
Tahapan berikutnya adalah "Evaluasi Komponen", kemudian dilanjutkan dengan Final Closing".
"Saat ini, daftar nama KPM untuk dua tahapan tersebut belum tersedia," ujar konten kreator YouTube tersebut, dikutip Jumat, 23 Mei 2025.
Setelah proses finalisasi, lanjutnya,data akan dicek di sistem rekening, dilanjutkan ke tahap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), lalu menuju Standing Instruction (SI).
Setelah SI selesai, bantuan akan segera dicairkan ke rekening masing-masing KPM, baik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun kantor POS.
Bansos untuk 1,7 Juta KPM PKH Dihentikan
Diketahui bahwa penyaluran bansos tahap 2 pada tahun ini menggunakan DTSEN sebagai acuan di mana sebelumnya telah dilakukan survei oleh pendamping sosial
DTSEN merupakan gabungan dari data DTKS, Regsosek, dan P3KE yang telah dimutakhirkan dan disurvei ulang oleh pendamping sosial.
Hasilnya, sekitar 1,7 juta KPM PKH yang sebelumnya menerima bantuan di tahap 1 dinyatakan tidak layak lagi dan bantuannya dihentikan. Penyebabnya antara lain:
- Meninggal dunia
- Sudah tidak memenuhi syarat seperti penghasilan di atas UMR, listrik sekitar 2.200 VA.
- Menjadi ASN/TNI/Polri
Hasil survei terbaru menunjukkan status ekonomi membaik atau masuk desil 5 ke atas.
Baca Juga: Informasi Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025 Segera Cair Kepada NIK dan KTP Terdata di DTSEN
Pengganti KPM PKH dan BPNT yang Dihentikan
Untuk menjaga kuota tetap 10 juta penerima PKH, maka 1,7 juta KPM yang dihentikan akan digantikan oleh:
1. KPM BPNT murni yang memiliki komponen PKH seperti anak sekolah, balita, lansia, disabilitas berat.
2. Usulan baru dari daerah yang masuk dalam desil 1 dan 2.
Sementara itu, untuk BPNT, dari total kuota 18,6 juta KPM, hanya sekitar 14,1 juta yang masih layak menerima bansos.
Artinya, sekitar 4,5 juta KPM BPNT juga dihentikan bantuannya, dan akan digantikan dengan KPM baru yang sesuai kriteria.
Baca Juga: Pemilik NIK KTP Terdaftar di DTSEN Bisa Klaim Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025
Kriteria Utama Penerima Bansos Tahap 2
Berdasarkan hasil pemutakhiran dan ranking kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya KPM yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4 yang diprioritaskan untuk menerima bantuan.
Desil adalah pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan:
- Desil 1-2: Paling miskin
- Desil 3-4: Masih dalam kategori layak
- Desil 5 ke atas: Dinilai sudah cukup sejahtera dan tidak layak menerima bantuan.
Bagi yang tidak masuk survei, namun ternyata tergolong sejahtera, akan diusulkan untuk graduasi atau pemberdayaan ekonomi.
Masyarakat juga dapat menyanggah melalui aplikasi Cek Bansos, jika merasa keliru tidak dimasukkan sebagai penerima.
Sekian informasi mengenai update lengkap dari proses penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025. Semoga bermanfaat.