POSKOTA.CO.ID – Presiden Indonesia Prabowo Subianto dianggap menghadapi ujian serius menyusul mencuatnya kembali sorotan terhadap dugaan keterlibatan Menteri Budi Arie dalam isu judi online.
Para pengamat menilai kasus ini menjadi barometer komitmen pemerintahan baru dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di tanah air.
“Ini jelas ujian serius bagi Prabowo karena melibatkan orang-orangnya Jokowi dan penyelesaian kasus-kasus hukum ini sangat erat kaitannya dengan indikasi penegakan dan kepastian hukum di Indonesia,” ujar jurnalis senior sekaligus pengamat politik, Hersubeno Arief, pada Minggu, 18 Mei 2025, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Sejalan dengan itu, pengamat politik Rocky Gerung menekankan pentingnya kepastian hukum, bukan hanya untuk konsumsi publik, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan investor internasional terhadap sistem hukum Indonesia.
“Tentu kepastian prosedur hukum, penegakan hukum untuk mempercepat penyelesaian dugaan korupsi di kabinet Presiden Prabowo ini bukan sekedar hendak dipamerkan pada publik Indonesia tapi juga menjadi ukuran bagi investor luar negeri,” jawab Rocky atas pernyataan Hersubeno Arief.
Rocky menilai bahwa selama ini penanganan kasus korupsi di Indonesia sering kali tidak lepas dari praktik politik transaksional.
“Investor tahu bahwa kebanyakan kasus korupsi di Indonesia diselesaikan melalui tukar tambah politik dan itu kebiasaan Presiden Jokowi. Kalau itu tidak diperlihatkan langsung, artinya investor akan menunggu karena melihat bahwa kok tidak ada kepastian hukum,” ujar Rocky.
Lebih lanjut, Rocky berkata agar Prabowo menyampaikan dengan jelas bahwa pemberantasan korupsi harus didasari oleh prinsip keadilan dan tidak sekadar manuver politik.
Baca Juga: Persib Juara, Presiden Prabowo Hingga Kluivert Diundang ke Perayaan Megah Liga 1
“Presiden Prabowo mesti mulai menerangkan dengan lebih cermat bahwa pemberantasan korupsi itu ada semata-mata demi penegakan hukum dan jaminan supaya distribusi kekayaan itu tidak dimonopoli oleh segelintir elite,”
Rocky juga menyarankan agar Prabowo mempertimbangkan reshuffle kabinet sebagai bentuk komitmen pada reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.
“Presiden Prabowo tentu harus mempertimbangkan dalam upaya untuk memelihara kepercayaan publik apakah secepat-cepatnya dilakukan reshuffle. Saya kira itu yang masuk akal supaya ada keadaan yang memungkinkan publik merasa oke,” ucapnya.
Menurut Rocky, reputasi pemerintahan baru sangat ditentukan oleh keberhasilan menciptakan sistem hukum yang bersih dari intervensi politik.