POSKOTA.CO.ID - Konflik antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar kian memanas setelah saling adu argumen dalam dua kesempatan berbeda.
Perseteruan ini dipicu oleh ketidakhadiran anggota dewan dalam Musrenbang Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025, yang kemudian direspons Dedi dengan sindiran pedas.
Dalam unggahan videonya, Sabtu 17 Mei 2025, Dedi secara terbuka mengkritik sikap DPRD Jabar yang dinilainya tidak konsisten mendukung program pembangunan.
Sementara itu, Fraksi PDIP membalas dengan menuduh gubernur tidak menghargai peran legislatif, bahkan mengancam akan menghentikan kerja sama jika tidak ada klarifikasi. Eskalasi konflik ini berpotensi mengganggu proses pembahasan kebijakan strategis di Jawa Barat.
Baca Juga: Viral! Pernyataan Dedi Mulyadi Soal VOC Bikin PDIP Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD Jabar
Dedi Mulyadi Sindir DPRD Jabar: "Forum Sakral Diabaikan"
Dalam unggahan video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu 17 Mei 2025, Gubernur dari Partai Gerindra itu menyampaikan kekecewaannya.
Ia menegaskan, "Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat."
Dedi mengkritik sikap DPRD Jabar yang dinilainya tidak mencerminkan semangat keterbukaan dan kolaborasi. Menurutnya, dewan justru kerap menghambat program-program pro-rakyat dengan dalih pelanggaran konstitusi.
"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.
Ia pun mengajak refleksi bersama: "Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?"
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Pidato Singgung VOC, Fraksi PDIP Pilih Walk Out
Fraksi PDIP Balas Menyindir: "Gubernur Tidak Butuh DPRD?"
Sindiran Dedi tidak dibiarkan begitu saja oleh Fraksi PDIP DPRD Jabar. Dalam Rapat Paripurna, Jumat 16 Mei 2025, anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat menuding pidato Dedi di Musrenbang Cirebon telah "mendiskreditkan DPRD Jabar".
"Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni. Ia menegaskan, pemerintahan harus berjalan berdasarkan prinsip trias politica, bukan secara sepihak.
"Negara dibentuk berdasarkan trias politica, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegasnya.
Doni bahkan mengancam akan "walk out" dari setiap pembahasan kebijakan Dedi jika gubernur tidak memberikan klarifikasi atas pidatonya. "Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.
Pernyataan Dedi Mulyadi
Sebelumnya, dalam Musrenbang Cirebon, Dedi menyatakan bahwa kepemimpinan seharusnya tidak terpaku pada persoalan anggaran. "Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujarnya.
Ia juga mengkritik sistem birokrasi modern dengan membandingkan masa lalu: "Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR."
Menurut Dedi, kolaborasi sejati adalah ketika semua pihak bergerak bersama dalam situasi darurat untuk kemanusiaan dan keadilan, bukan sekadar rapat formal. "Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," tandasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Goda Ayu Ting Ting: ‘Mau Dibawa ke Barak Militer atau KUA?’, Usai Aduan Ivan Gunawan
Akankah Berdampak pada Pembangunan Jabar?
Ketegangan ini memunculkan kekhawatiran akan terganggunya proses pembahasan kebijakan dan anggaran di Jawa Barat.
Jika tidak segera didamaikan, dikhawatirkan akan terjadi deadlock antara eksekutif dan legislatif, yang berpotensi menghambat program-program pembangunan.
Sementara itu, publik Jabar menunggu langkah konkret dari kedua belah pihak, apakah akan ada mediasi atau justru konflik ini semakin melebar?