Situasi ini memunculkan ketegangan antara keduanya, hingga dr. Richard Lee sempat mengancam akan mempublikasikan bukti percakapan mereka kepada khalayak.
Meski begitu, pertimbangan atas dampak reputasi dan kredibilitas bisnisnya membuat dr. Richard Lee memilih untuk menahan diri. Ia khawatir jika langkah tersebut diambil, justru akan menciptakan polemik baru yang tidak menguntungkan bagi pihak manapun.
Enam Tahun Kemudian: Mengungkap Kebenaran Demi Kebaikan Publik
Kini, setelah enam tahun berlalu, dr. Richard Lee merasa cukup tenang dan ikhlas. Ia mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut tidak dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menagih uang atau membuat konflik, melainkan untuk membuka mata publik agar tidak menjadi korban selanjutnya dari modus serupa.
“Saya hanya tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Saya sudah bisa mengikhlaskan. Tapi kalau tidak dibuka, nanti bisa terjadi lagi ke orang lain,” ucapnya.
Pengakuan ini pun mendapat respons luas dari masyarakat. Banyak warganet yang mengapresiasi keterbukaan dr. Richard Lee, karena berani berbicara dengan landasan etika dan kepedulian, bukan semata-mata untuk mencari sensasi.
Kasus ini juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai etika profesionalisme seorang selebriti dalam bekerja sama dengan pihak swasta, khususnya pelaku usaha.
Dalam konteks ini, publik figur tidak hanya membawa citra pribadi, melainkan juga kredibilitas industri hiburan secara umum.
Ketidakhadiran tanpa kejelasan dan kegagalan memenuhi kesepakatan profesional bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga bisa berimbas pada rusaknya kepercayaan antara pelaku usaha dan artis sebagai mitra kerja.
Oleh karena itu, penting bagi agensi dan manajemen artis untuk menjalankan fungsi koordinasi secara bertanggung jawab agar tidak menciptakan kerugian di kedua belah pihak.
Perlunya Kontrak dan Bukti Tertulis
Dari kasus ini, pelaku bisnis bisa mengambil pelajaran penting: setiap kerja sama dengan publik figur harus dilandasi dengan kontrak tertulis yang memuat pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Selain itu, komunikasi juga sebaiknya terdokumentasi dengan baik agar bisa dijadikan bukti hukum jika terjadi pelanggaran di kemudian hari.
