POSKOTA.CO.ID - Sebuah insiden tragis mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin pagi, 12 Mei 2025, ketika kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berujung pada ledakan dahsyat.
Hingga berita ini diturunkan, tercatat sebanyak 13 orang meninggal dunia, terdiri dari empat personel TNI Angkatan Darat dan sembilan warga sipil.
Kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan prosedur keamanan ketat tersebut malah menjadi tragedi yang menimbulkan korban jiwa dan memantik perhatian publik nasional.
Kodam III/Siliwangi kini tengah melakukan investigasi menyeluruh terhadap prosedur operasi dan keamanan yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Baca Juga: Debt Collector Pinjol Bisa Lapor Nasabah Galbay ke Kantor Polisi? Cek Jawabannya di Sini
Kronologi Singkat Insiden Ledakan
Menurut keterangan resmi dari Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) III/Siliwangi, Kolonel Inf. Mahmuddin, awalnya jumlah korban jiwa dilaporkan sebanyak 11 orang.
Namun, jumlah tersebut diperbarui menjadi 13 setelah dua warga sipil lainnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit akibat luka berat yang diderita.
Ledakan terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, pada saat TNI tengah melakukan pemusnahan amunisi lama yang sudah dinyatakan tidak layak pakai.
Kegiatan ini merupakan prosedur rutin militer dalam mengelola persenjataan usang agar tidak membahayakan personel maupun masyarakat.
Walaupun lokasi pemusnahan telah ditentukan cukup jauh dari pemukiman, laporan menyebutkan bahwa beberapa warga mendekat setelah ledakan pertama terdengar.
Mereka diduga mencari sisa material seperti selongsong peluru (piston) dan logam kuningan, yang memiliki nilai ekonomis.
Namun, tanpa disadari, lokasi tersebut masih menyimpan bahan peledak aktif yang belum sepenuhnya meledak. Ledakan susulan pun terjadi, menewaskan beberapa warga yang berada di lokasi.
Tanggapan dan Investigasi Pihak Militer
Kapendam Kolonel Mahmuddin menyatakan bahwa saat ini tim investigasi dari TNI telah diterjunkan untuk menelusuri lebih lanjut penyebab insiden serta mengevaluasi protokol keamanan yang diterapkan.
Seluruh korban, baik yang meninggal maupun luka-luka, telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk untuk mendapatkan perawatan medis dan proses identifikasi.
"Saat ini tim investigasi sedang melakukan pendalaman lebih lanjut di lapangan. Kami juga fokus mengevakuasi korban dan mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati tempat kejadian perkara," ujar Mahmuddin.
Kodam III/Siliwangi juga menyatakan komitmennya untuk meninjau kembali dan memperketat standard operating procedure (SOP) terkait kegiatan pemusnahan amunisi agar tidak terulang kejadian serupa di masa mendatang.
Reaksi Publik dan Tanggung Jawab Moral
Insiden ini menimbulkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga korban tetapi juga bagi masyarakat luas. Warganet ramai mengungkapkan keprihatinan serta mempertanyakan akurasi pelaksanaan SOP oleh pihak TNI.
Banyak yang menyayangkan keterlibatan warga sipil dalam insiden ini, terutama karena kemungkinan kurangnya pembatasan area dan pengawasan pasca-ledakan pertama.
Tidak sedikit yang mempertanyakan kenapa area pemusnahan tidak sepenuhnya steril dari akses warga, serta mengapa tidak ada sistem peringatan atau larangan lebih tegas terhadap masyarakat untuk mendekat setelah ledakan pertama terjadi.
Aspek Sosial: Ketidaktahuan Masyarakat dan Nilai Ekonomi Limbah Militer
Fenomena warga mendekat ke lokasi bekas ledakan untuk mengumpulkan material sisa seperti piston dan kuningan bukanlah hal yang baru, khususnya di daerah dengan tingkat ekonomi rendah. Material tersebut sering kali dijual kembali sebagai barang rongsok dengan nilai jual tertentu.
Namun, ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya sisa bahan peledak menjadi faktor utama yang memperparah dampak insiden ini.
Di sinilah pentingnya edukasi publik dan pengamanan ketat terhadap wilayah-wilayah yang baru saja digunakan untuk aktivitas berisiko tinggi seperti pemusnahan amunisi.
Langkah Ke Depan: Penguatan SOP dan Edukasi Risiko
Tragedi ini menjadi momentum penting bagi institusi militer dan pemerintah daerah untuk melakukan introspeksi. Kegiatan berisiko tinggi seperti pemusnahan amunisi harus dilakukan dengan perencanaan matang, pelibatan unsur keamanan sipil seperti polisi dan satpol PP, serta sosialisasi aktif kepada masyarakat sekitar.
Selain itu, penting adanya penguatan sistem karantina wilayah pemusnahan dan pemasangan tanda bahaya yang tidak hanya bersifat visual tetapi juga disertai patroli aktif hingga seluruh bahan peledak dipastikan aman.
Upaya Hukum dan Kepastian Identitas Korban
Pihak berwenang hingga kini masih melakukan proses identifikasi terhadap para korban. Sejumlah keluarga telah mendatangi RSUD Pameungpeuk untuk mencari informasi mengenai anggota keluarga mereka yang menjadi korban.
Pemerintah Kabupaten Garut pun telah menurunkan tim pendampingan psikososial bagi keluarga korban dan warga terdampak.
Dugaan adanya kelalaian dalam prosedur akan ditelusuri oleh pihak kepolisian militer. Jika ditemukan unsur pelanggaran terhadap protokol keselamatan, tidak menutup kemungkinan akan ada proses hukum yang menyertainya.
Insiden ledakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi oleh TNI di Garut merupakan tragedi yang mengguncang banyak pihak.
Peristiwa ini membuka mata kita akan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keselamatan bersama.
Evaluasi terhadap SOP, penguatan sosialisasi, dan perbaikan sistem keamanan menjadi langkah mutlak yang harus diambil.
Lebih dari itu, edukasi publik tentang bahaya limbah militer harus terus digencarkan agar tragedi serupa tidak kembali terulang.