POSKOTA.CO.ID – Forum Tanah Air, komunitas diaspora Indonesia yang tersebar di lima benua dan bermarkas di New York, Amerika Serikat, mempublikasikan hasil evaluasi semester pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah dinilai “buruk” dan mendapat rapor merah, terutama karena lemahnya performa sejumlah menteri yang disebut sebagai "titipan" dari mantan Presiden Joko Widodo.
"Ini bukan karena Prabowo tidak mampu, tapi karena ditopang oleh kinerja anggota kabinet lainnya yang jeblok," ujar jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut dinilai sebagai "beban berat" pemerintahan dalam periode awal ini.
Forum tersebut menyebut nama-nama seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang harus segera diganti, bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Forum Tanah Air merekomendasikan agar semua menteri titipan Jokowi di-reshuffle,” kata Hersubeno Arief.
Kendati hasil evaluasi tersebut negatif, mayoritas responden tetap menyimpan harapan terhadap pemerintahan Prabowo.
Sebanyak 90 persen responden menyatakan mereka masih berharap presiden terpilih itu mampu memperbaiki keadaan, dengan hanya 10 persen yang menyatakan tidak memiliki harapan sama sekali.
Evaluasi dilakukan antara 15 hingga 26 Maret 2025 melalui diskusi bersama para pakar dan angket kepada diaspora di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Swiss, Kanada, Australia, dan beberapa negara Asia.
Fokus diskusi mencakup empat bidang utama, yakni hukum dan HAM, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.
Adapun narasumber yang dilibatkan berasal dari kalangan akademisi dan profesional, seperti Prof. Zainal Arifin Mochtar (UGM), Dr. Antoni Budiawan (PEPS), serta Feri Amsari (Universitas Andalas), antara lain.
Laporan ini menjadi tekanan awal terhadap kabinet Prabowo-Gibran, yang tengah diuji dalam menjawab ekspektasi publik dan tantangan global di tengah ketegangan geopolitik serta ketidakpastian ekonomi dunia.