POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang dinilai kontroversial.
Pangeran tidak setuju dnegan usulan Dedi Mulyadi soal syarat vasektomi bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos.
Dalam keterangannya, Pangeran menegaskan bahwa bansos merupakan hak konstitusional warga negara.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bakal Bina Anak Nakal ke Barak Militer, Ini 4 Poin Utamanya!
Sehingga, lanjutnya, tidak boleh dikaikan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen.
“Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen," kata Pangeran.
Ia juga mengatakan bahwa usulan Dedi Mulyadi soal vasektomi menabrak prinsi[ hukum dan kemanusiaan.
"Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," tambahnya kepada wartawan, dikutip poskota.co.id pada Selasa, 6 Mei 2025.
Kembali ia menegaskan bahwa hal tersebut melanggar Hak Azasi Manusia atau HAM.
“Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos.
Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," tegasnya.
Pangeran mengingatkan, pada masa Orde Baru, program KB pernah dijalankan dengan tekanan administratif dan minim partisipasi publik. Namun akhirnya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.
Tidak sampai disitu, Pangeran mengaku bahwa dirinya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu.
Menjadikan kepesertaan KB, kata Pangeran, sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif.
Meski demikian, ada juga sejumlah pihak yang setuju dengan usulan Dedi Mulyadi terkait vasektomi.
Pasalnya, mereka menilai bahwa pentingnya persiapan baik secara fisik, psikis, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk memiliki anak.
Pihak yang pro terhadap usulan Dedi Mulyadi mengaku khawatir dengan masa depan dan kondisi kesehatan sang anak jika tidak didukung dnegan kesiapan orang tuanya.