POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mengejutkan publik dengan kebijakan terbarunya. Setelah sebelumnya menggulirkan program pembinaan pelajar bermasalah di barak militer, kali ini ia memperluas sasarannya ke orang dewasa dengan masalah sosial.
Langkah ini dinilai sebagai upaya penanganan masalah kenakalan dan ketidakdisiplinan secara lebih menyeluruh. Program pendidikan kedisiplinan di barak militer ini tidak hanya ditujukan bagi pelajar yang sering tawuran, membolos, atau kecanduan game.
Kali ini, orang dewasa yang kerap menimbulkan gangguan seperti mabuk-mabukan, meninggalkan keluarga, atau memicu kerusuhan juga akan menjadi peserta.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pembinaan sekaligus pelatihan keterampilan.
Baca Juga: Gaya Nyentrik Dedi Mulyadi dalam Perayaan Persib Bandung Juara Liga 1, Netizen: Dedi Mercury
"Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa," ujar Dedi saat meninjau Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin 5 Mei.
Ia menjelaskan bahwa banyak masalah sosial di kalangan dewasa yang sulit diatasi melalui jalur hukum. Oleh karena itu, pendekatan melalui pelatihan militer dan penyaluran kerja diharapkan dapat menjadi solusi.
Pelaku Masalah Sosial yang Tak Tercapai Hukum Pidana
Dedi menjelaskan, program ini ditujukan bagi orang dewasa yang kerap menimbulkan gangguan sosial namun sulit dijerat hukum. Misalnya, mereka yang gemar mabuk-mabukan, meninggalkan keluarga, atau terlibat dalam aksi kerusuhan.
"Kerjanya mabuk saja atau misalnya bergeng-geng di jalanan. Nanti di jaring kemudian diserahkan ke Kodam III untuk didik di Dodik ini," imbuhnya.
Pendidikan Spesialis dan Penyerapan Tenaga Kerja
Tak sekadar pelatihan kedisiplinan, peserta program ini akan dibekali keterampilan spesifik seperti pertanian, perikanan, dan keterlibatan dalam proyek pembangunan Pemprov Jabar.
"Jadi nanti ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, bangunan, sekarang banyak bangunan sekolah. Mereka akan kami koordinasikan dengan para kontraktor untuk menjadi karyawan," papar Dedi.
Gaji peserta akan langsung disalurkan ke keluarga untuk mencegah penyalahgunaan. Proses pelaksanaannya akan diawasi ketat oleh TNI.
Baca Juga: Pro-Kontra Rencana Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer: Solusi atau Masalah Baru?
Pro-Kontra Kebijakan Dedi Mulyadi
Program serupa untuk pelajar bermasalah, seperti tawuran, bolos sekolah, atau kecanduan game, sudah lebih dulu dijalankan. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai TNI bukan institusi yang tepat untuk menangani pendidikan warga.
"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," ujar Atnike di Jakarta Pusat, Jumat 2 Mei.
"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," tambahnya.
Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, juga menyoroti pendekatan militeristik dalam menyelesaikan masalah sosial.
"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," tegas Bonnie dalam keterangannya, Rabu 30 April.
Menurutnya, pembinaan karakter harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan keluarga, bukan sekadar disiplin ala militer.
Baca Juga: Tak Boleh Bawa Ponsel atau Motor, Ini Aturan Ketat di Program Semi-Militer Dedi Mulyadi
Arah Kebijakan ke Depan
Meski menuai polemik, Dedi Mulyadi tetap bersikukuh bahwa program ini bertujuan membentuk mental disiplin dan produktivitas.
Ke depan, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Kodam III/Siliwangi untuk memastikan implementasi yang terukur. Apakah pendekatan ini akan menjadi solusi efektif atau justru menimbulkan masalah baru? Waktu yang akan menjawabnya.