POSKOTA.CO.ID - CV Sentosa Seal, perusahaan yang sebelumnya viral karena dugaan penahanan ijazah karyawan, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, perusahaan tersebut ketahuan membuka segel dan beroperasi secara diam-diam setelah sebelumnya disegel oleh Pemerintah Kota, Pemkot Surabaya akibat tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang (TDG).
Tindakan nekat ini langsung mendapat respons tegas dari Pemkot Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan kekecewaannya melalui unggahan Instagram pribadinya, Sabtu 3 Mei 2025. Ia juga mengapresiasi peran masyarakat yang aktif melaporkan pelanggaran tersebut.
“Terima kasih arek-arek kabeh yang ikut memantau dan melaporkan. Ternyata perusahaan yang sudah disegel itu membuka segelnya. Tadi malam langsung didatangi Satpol PP dan kepolisian, mereka memberi alasan sedang melakukan perbaikan kelistrikan berisiko karena ada surat dari PLN,” tulis Cak Eri.
Namun, pemeriksaan lapangan membuktikan bahwa selain perbaikan kelistrikan, CV Sentosa Seal juga melanjutkan operasi bisnisnya.
Menanggapi hal ini, Satpol PP langsung bertindak dengan menyegel ulang lokasi, merantai pintu, dan memasang gembok. Berita acara pemeriksaan juga dibuat sebagai bukti pelanggaran.
“Perusahaan tersebut bisa kembali beroperasi apabila sudah menyelesaikan seluruh proses perizinan secara resmi. Pelanggaran terkait izin usaha ini ditindaklanjuti secara terpisah dari kasus dugaan penahanan ijazah yang sudah masuk dalam proses hukum di kepolisian,” tegas Eri.
DPRD Jatim Desak Pemprov Jatim Proses Pidana Perusahaan
Kasus ini juga mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, mendesak Pemprov Jatim untuk memidanakan CV Sentosa Seal karena penahanan ijazah pekerja melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
"Momen ini menjadi ujian efektivitas regulasi daerah. Saatnya menguji kesaktian perda, apakah memiliki taji atau hanya menjadi berkas seperti lainnya," kata Jairi, Jumat 25 April 2025.
Ia menegaskan bahwa Pasal 42 Perda tersebut melarang perusahaan menahan dokumen asli pekerja, termasuk ijazah. Selain itu, CV Sentosa Seal juga diduga melanggar Pasal 72 dengan membatasi waktu ibadah pekerja dan memotong gaji secara sepihak.
"Perusahaan tidak boleh menghalangi pekerja menjalankan ibadah. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi menyangkut hak asasi pekerja," tegasnya.
Jairi meminta Pemprov Jatim fokus pada penegakan hukum, bukan hanya solusi darurat seperti penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI). Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Gubernur Jatim yang menawarkan SKPI bagi korban.
"Fokus kita adalah pada pelanggaran hukum yang dilakukan, bukan pada solusi darurat seperti SKPI. Namun, itikad baik Bu Gubernur perlu diapresiasi karena ini menyangkut masa depan para pekerja," ujarnya.
Baca Juga: CV Sentosa Seal Diduga Nekat Beroperasi Diam-diam Usai Disegel Pemkot Surabaya
Pemkot Surabaya Pastikan Penyegelan Ketat
Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi telah memastikan penyegelan gudang CV Sentosa Seal pada Selasa 22 April 2025 karena tidak memiliki TDG. Ia menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak akan bisa membuka segel secara diam-diam.
"Tidak mungkin akan membuka diam-diam, karena di Satpol PP line," tegas Eri.
Ia juga mengungkap bahwa terdapat 15 ijazah karyawan asal Surabaya yang masih ditahan. Eri berjanji berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengembalikan dokumen tersebut.
"Karena itu menyangkut arek Suroboyo, menyangkut nama baik Surabaya, maka saya akan melakukan penutupan TDG setelah koordinasi dengan Kementerian," sebutnya.
Kasus ini terus berkembang, dengan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim berkomitmen menindak tegas pelanggaran yang dilakukan CV Sentosa Seal. Masyarakat diharapkan tetap aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait perusahaan tersebut.