POSKOTA.CO.ID - Pencairan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2025 telah dilakukan.
Kini, masyarakat menantikan pencairan bansos PKH dan BPNT tahap kedua yang mencakup alokasi bulan April, Mei, dan Juni.
Namun, data pencairan saldo dana bansos tahap kedua akan berbeda dari sebelumnya. Simak informasi lengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman!
Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap Kedua Menggunakan Data Baru
Dikutip dari akun Youtube Info Bansos, bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan pada tahap pertama, pencairan tahap kedua tidak bisa serta-merta diharapkan akan sama.
Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan data terbaru untuk penyaluran berikutnya, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN merupakan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta para pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia.
Proses pengecekan lapangan atau ground check terhadap data penerima dilakukan sejak Maret 2025 dengan target penyelesaian hingga akhir bulan.
Jika tidak ada kendala, hasil validasi DTSEN akan siap digunakan pada bulan April.
Diperkirakan pencairan bansos PKH dan BPNT untuk triwulan kedua akan dilakukan sekitar bulan Mei 2025, setelah seluruh proses validasi data selesai.
Oleh karena itu, masyarakat yang bergantung pada bansos perlu mengelola keuangan dengan baik karena kemungkinan tidak ada pencairan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Kategori Penerima yang Tidak Akan Mendapat Bansos
Baca Juga: Jika Dana Bansos PKH dan BPNT Anda Belum Cair, Segera Tanyakan ke Pendamping Sosial yang Bertugas
Tidak semua penerima bansos pada ahap pertama akan tetap menerima bantuan pada tahap kedua.
Beberapa kategori penerima yang berpotensi tidak lagi mendapatkan bantuan di antaranya:
KPM yang masuk dalam data resertifikasi
KPM yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun akan dievaluasi kembali kelayakannya.
KPM dengan daya listrik tinggi
Jika teridentifikasi memiliki daya listrik 2.200 VA atau lebih, maka penerima bisa dianggap tidak memenuhi syarat.
Data yang tidak valid
Jika terdapat ketidaksesuaian data akibat perpindahan domisili, perubahan status ekonomi, atau kesalahan dalam pencatatan, maka bantuan dapat dihentikan.
KPM yang tidak lolos verifikasi ulang
Pendamping sosial PKH akan melakukan verifikasi lapangan. Jika ditemukan KPM yang tidak sesuai kriteria, maka bantuan dapat dihentikan.
Beberapa pendamping sosial melaporkan aplikasi sering mengalami gangguan, seperti logout otomatis atau gagal menyimpan data setelah pengisian.
Hal ini menyulitkan proses verifikasi dan berpotensi memperlambat validasi DTSEN.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar dan menunggu informasi resmi dari Kemensos mengenai pencairan bansos tahap kedua.
Pastikan untuk selalu memantau informasi terbaru agar tidak tertinggal kabar mengenai pencairan bansos PKH dan BPNT.
Cek Bansos Lewat Aplikasi
Aplikasi Cek Bansos dibuat untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat tanpa harus datang ke Dinsos. Dikutip dari akun Youtube illink dot kom, simak caranya di bawah sini :
1. Unduh dan Pasang Aplikasi
Buka Play Store (Android) atau App Store (iOS) di HP Anda. Cari aplikasi "Cek Bansos" resmi dari Kemensos, unduh, dan pasang di perangkat Anda.
2. Registrasi dan Login
Setelah aplikasi terinstal, lakukan registrasi dengan memasukkan data pribadi seperti NIK, nama lengkap, dan alamat email.
Pastikan data sesuai dokumen kependudukan untuk mempermudah verifikasi.
3. Cek Status Bantuan
Masuk ke aplikasi dan pilih menu Cek Bansos. Masukkan nama dan alamat penerima sesuai data e-KTP, lalu tekan "Cari Data".
Informasi penerimaan bansos akan ditampilkan dalam hitungan detik. Dengan cara ini, diharapkan dapat mempermudah KPM untuk akses informasi soal bansos.
Tetap pantau perkembangan terbaru dan pastikan pencairan saldo dana bansos PKH dan BPNT 2025 tahap yang Anda nantikan cair sesuai jadwal.
DISCLAIMER: Penting untuk diketahui bahwa seluruh proses teknis yang berkaitan dengan penetapan penerima, verifikasi data, hingga pencairan sepenuhnya diatur dan dikelola oleh pihak pemerintah.