POSKOTA.CO.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tak ketergantungan dengan bantuan sosial (bansos) dalam jangka panjang.
Diriya juga meminta agar para penerima memandang bahwa bansos yang diberikan oleh Pemerintah sebagai sarana bantuan sementara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mensos Gus Ipul saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Senin, 17 Februari 2025 kemarin.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Gantikan Tri Rismaharini Jadi Menteri Sosial
Nantinya, Kemensos akan memberi pelatihan dan pendampingan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ini akan membuat proses graduasi KPM dari program bansos bisa lebih cepat.
Kemudian pria yang disapa Gus Ipul ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan.
Salah satunya dengan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial serta Ditjen Pemberdayaan Sosial, untuk bekerja sebagai satu kesatuan.
“Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan. Jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi,” jelasnya Mensos Gus Ipul.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Tekankan Dana Bansos Tak Boleh Dipakai Judi Online, Ini Alasannya
Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dengan pemberdayaan sosial (social empowering).
Artinya, kata dia, semakin banyak KPM yang beralih ke program pemberdayaan, maka kinerja Kemensos memberantas kemiskinan semakin sukses.
Oleh karena itu, jika masih ada KPM yang belum siap beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, maka harus dilakukan proses rehabilitasi sosial.
“Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan. Lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” tandasnya.
Baca Juga: Kemensos Beri Solusi Soal Kisruh Donasi Agus Salim, Gus Ipul: Fokus Pengobatan
Kemudian Gus Ipul juga menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kinerja, seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, data tersebut akan menjadi acuan utama dalam penyaluran program bansos Kemensos dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya DTSEN, pemerintah akan memiliki data yang lebih akurat dan terintegrasi, sehingga program bansos dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasan kemiskinan.
“Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan intervensi yang lebih tepat kepada penerima manfaat di masa mendatang. Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga (K/L), serta pemerintah daerah (pemda),” ujarnya.