POSKOTA.CO.ID - Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah telah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui berbagai lembaga, seperti KKS, Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank BRI.
Bagi pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank BNI, bantuan saldo dana bansos Kemensos akan segera menyusul.
Meski demikian, bagi sebagian masyarakat, terdapat kekhawatiran mengenai pencairan bantuan sosial di tahap 1 tahun 2025, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.
Baca Juga: 50 Wilayah Pencairan Bansos PKH-BPNT 16 Februari 2025, Ada Daerah Anda?
Apa Itu Bansos PKH?
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu secara sosial ekonomi.
Sejak diperkenalkan pada tahun 2007, PKH menjadi program bantuan sosial unggulan pemerintah yang terus berlanjut hingga saat ini.
Nominal bantuan yang diberikan pun bervariasi, tergantung pada komponen dan kondisi masing-masing KPM. Namun, bantuan sosial ini hanya ditujukan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi syarat berdasarkan kondisi sosial ekonomi terkini.
Dalam rangka penyempurnaan data dan sasaran bantuan sosial, pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap KPM yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Saldo Dana Bansos Rp600.000 dari PKH Cair Via BNI yang Disalurkan ke Beberapa Daerah, Cek Sekarang!
Kriteria KPM yang Berpotensi Tidak Menerima Bantuan Sosial di Tahap 1 2025
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, berikut adalah beberapa kriteria yang bisa menjadi indikasi bahwa bantuan sosial tidak akan cair lagi di tahap 1 tahun 2025:
1. Kepemilikan Kendaraan dan Konsumsi Listrik Tinggi
- Jika KPM memiliki sepeda motor dengan harga di atas Rp30 juta, maka hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi ekonomi keluarga sudah tidak lagi termasuk golongan penerima bantuan.
- Konsumsi listrik rumah yang mencapai atau melebihi 2200 volt ampere juga menjadi salah satu kriteria tidak layak menerima bantuan.
2. Status Produktivitas Kepala Keluarga
Kepala keluarga yang berusia produktif, misalnya di bawah 40 tahun, atau terdapat anggota keluarga yang sudah bekerja di perusahaan dengan gaji di atas UMP/UMK dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, juga dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
3. Status Kepegawaian dan Penghasilan
Apabila salah satu anggota keluarga telah lulus CPNS atau mengikuti program P3K pada akhir tahun 2024, maka keluarga tersebut juga masuk dalam kriteria tidak layak menerima bantuan.
4. Kepemilikan Aset yang Mencukupi
Memiliki lahan yang luas atau mobil pribadi merupakan indikator lain bahwa bantuan sosial tidak lagi diperlukan untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
Bagi para KPM yang masih menerima bantuan sosial, penting untuk melakukan pengecekan status melalui aplikasi atau website resmi cek bansos.
Jika di dalamnya tertera keterangan periode bantuan yang masih berada pada periode sebelumnya (misalnya November-Desember 2024), maka besar kemungkinan bahwa bantuan sosial untuk tahap 1 tahun 2025 tidak akan cair.
Prosedur Pengunduran Diri dan Penonaktifan Data
Terdapat dua skenario yang perlu diperhatikan terkait dengan pengunduran diri atau penonaktifan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diantaranya:
1. Pengunduran Diri Secara Sukarela
Jika KPM ditawari untuk mengundurkan diri secara mandiri, dan KPM menyetujui, maka yang akan ditidaklayakkan adalah bantuan sosial PKH atau BPNT saja. Data lain seperti PIP (Program Indonesia Pintar), BPJS, dan bantuan lainnya akan tetap aktif.
2. Penonaktifan Data oleh Pemerintah Daerah
Jika para penerima manfaat menolak untuk mengundurkan diri, maka pemerintah daerah akan langsung menonaktifkan seluruh data di DTKS.
Proses ini tidak hanya mempengaruhi bantuan sosial, tetapi juga bisa berdampak pada kepesertaan BPJS Kesehatan, PIP, dan data bantuan lain yang terintegrasi dengan DTKS.
Bagi masyarakat yang merasa memiliki kriteria di atas, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan pendamping sosial setempat.
Pengunduran diri secara sukarela dapat mencegah penghapusan data secara menyeluruh, sehingga beberapa jenis bantuan sosial atau program keanggotaan lainnya yang masih relevan dapat dipertahankan.
Cara Cek Bansos Kemensos 2025
1. Cara Cek Bansos via Website
- Kunjungi situs resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih provinsi tempat tinggal Anda.
- Pilih kabupaten atau kota yang sesuai dengan KTP Anda.
- Pilih desa atau kelurahan tempat tinggal Anda.
- Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP.
- Ketik kode verifikasi yang terdiri dari empat huruf yang tertera pada kotak.
- Jika kode kurang jelas, klik ikon panah untuk mendapatkan kode baru.
- Klik tombol "Cari Data".
- Jika NIK KTP dan nama Anda terdaftar, informasi tentang penerima manfaat akan muncul berdasarkan data yang dimasukkan.
Cara Cek Bansos via Aplikasi
- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos dari Google Playstore.
- Daftarkan diri atau masuk jika sudah memiliki akun.
- Pilih opsi pencarian dalam aplikasi Cek Bansos Kemensos.
- Isi informasi yang diminta.
- Lakukan pencarian data.
- Sistem aplikasi akan mencari Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan wilayah yang Anda masukkan.
Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai status pencairan dan penerimaan sejumlah program bantuan sosial pemerintah lainnya, KPM dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id ataupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.
DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.