POSKOTA.CO.ID – Kondisi gagal bayar atau galbay dalam pinjaman online (pinjol) dapat dialami oleh siapa saja.
Saat mengajukan pinjaman, penting bagi debitur untuk memahami kewajiban yang harus dipenuhi, risiko yang mungkin dihadapi, besaran cicilan, dan hal-hal lainnya agar terhindar dari risiko galbay.
Apakah galbay pinjol memiliki konsekuensi hukum? Berdasarkan informasi dari hukumonline.com, galbay pinjol memiliki risiko hukum.
Pertama-tama, pinjaman online (pinjol) yang legal wajib dibayar. Ini berhubungan dengan tanggung jawab debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
Secara hukum, hubungan utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjelaskan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian di mana pihak pertama memberikan barang kepada pihak kedua, dan pihak kedua harus mengembalikan barang dengan jumlah dan kondisi yang sama.
Jika debitur gagal membayar atau melakukan wanprestasi, pihak pinjol akan melakukan penagihan, setidaknya dengan mengirimkan surat peringatan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
Apa Saja Risiko Hukum Jika Pinjol Tidak Dibayar?
1. Bunga dan Denda yang Terus Bertambah
Ketika debitur tidak melunasi pinjaman tepat waktu, denda dan bunga tambahan akan dikenakan.
Meskipun penyelenggara pinjol legal dilarang melakukan praktik predatory lending (pemberian pinjaman dengan syarat yang tidak masuk akal), bunga dan denda keterlambatan tetap dihitung per hari.
Berdasarkan SE OJK 19/2023, bunga maksimum untuk pinjaman konsumtif jangka pendek telah ditetapkan sebesar 0,3% per hari mulai Januari 2024, dan akan turun menjadi 0,1% per hari pada 2026.
Sebagai contoh, jika seseorang meminjam Rp1 juta dengan tenor 30 hari pada Februari 2024, total bunganya adalah Rp90 ribu (0,3% x Rp1 juta x 30 hari). Denda keterlambatan juga akan dikenakan sesuai jenis pinjaman.
2. Penagihan oleh Debt Collector
Jika utang tidak dilunasi, penagihan akan dilakukan oleh pihak ketiga atau debt collector.
Namun, penagihan ini harus sesuai dengan aturan hukum, yaitu dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum yang terdaftar dan memiliki sertifikasi dari OJK.
Penagihan harus dilakukan sesuai norma yang berlaku dan tidak melanggar peraturan.
3. Skor Kredit Buruk di SLIK OJK
Debitur yang gagal membayar juga akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dengan skor kredit yang buruk.
Catatan ini dapat dilihat oleh lembaga keuangan atau bank lain dan akan mempengaruhi peluang debitur untuk mengajukan pinjaman baru atau memperoleh layanan keuangan lainnya di masa depan.
Catatan buruk ini juga bisa berpengaruh dalam seleksi pekerjaan, proyek, atau keperluan lainnya. Skor kredit debitur di SLIK OJK menunjukkan status kredit mereka, apakah lancar, kurang lancar, atau macet.
Debitur dapat memeriksa skor kredit mereka melalui SLIK OJK untuk mengetahui status kualitas kreditnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.