JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menyebut ketua umum nantinya punya kewenangan menentukan siapa yang menjadi dewan pembina, dewan kehormatan, maupun ketua harian partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Ya, jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi dewan pembina, siapa yang menjadi dewan kehormatan, siapa yang menjadi dewan etik mungkin juga ketua harian dan sekretaris," kata Adies di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.
Bahlil Lahadalia terpilih menjadi Ketua Umum Golkar untuk periode 2024-2029, dalam Rapimnas dan Munas Partai Golkar di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut terpilih secara aklamasi.
"Beliau (ketua umum) tentunya akan menentukan siapa-siapa," sambungnya.
Di samping itu, Adies menegaskan jika ketua umun juga berwenang mengatur komposisi kepengurusan Partai Golkar dalam lima tahun ke depan.
"Kita berikan kewenangan penuh kepada ketum terpilih defenitif untuk menjadi formatur tunggal. Artinya beliau lah yang akan mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini," tukasnya.
Peluang Joko Widodo untuk menjadi ketua Dewan Pembina atau ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar terbuka lebar.
Menanggapi itu, Adies Kadir menyampaikan jika partainya dalam AD ART secara eksplisit tidak menegaskan apakah ketua Dewan Pembina harus dari internal partai atau tidak.
"Memang tidak ada eksplisit dalam AD ART itu apakah boleh orang luar atau tidak, itu tidak ada," kata dia.
Namun, kata dia, tradisi Partai Golkar yaitu Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan diisi oleh para senior.
"Kebiasaan di partai Golkar dari jaman dahulu sampai sekarang yang namanya dewan Pembina yang dewan Pertimbangan yang namanya dewan penasehat dewan pakar itu ada pada senior-senior partai Golkar sendiri," tukasnya.
Soal Jokowi akan menduduki posisi tersebut, Adies menegaskan jika hal itu boleh-boleh saja karena dalam AD ART tidak ditegaskan posisi tersebut harus dari internal partai.
Hanya saja, tegas dia, sampai saat ini ia belum mendengar jika Jokowi akan menduduki posisi tersebut.
"Kalau tidak ada dalam AD ART sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi sampai saat ini diarena rapimnas dan memasuki Nunas nama-nama tersebut sama beliau belum beredar, belum ada sampai detik ini, belum ada kedengaran," ucapnya.
"Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan belum ada sampai detik ini," tambah Adies.
Beredar surat dari 7 orang senior partai Golkar yang meminta agar Joko Widodo menjadi ketua umum. Surat itu ditandatangani pada 14 Agustus 2024. (Pandi)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita menarik setiap hari.