JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Guru honorer di Jakarta berharap ada kejelasan terkait perekrutan guru honorer sebagai guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Hal itu disampaikan, Ikna Saepudin, guru honorer yang mengajar di salah satu SD Negeri di Jakarta Utara.
"Harapan kita, guru honorer yang sudah mengabdikan dirinya di Sekolah Negeri, itu diberikan afirmasi untuk menjadi KKI," kata Ikna melalui sambungan telepon, Jumat, 26 Juli 2024.
Ikna mengaku siap jika harus mengikuti rangkaian seleksi untuk menjadi guru KKI. Hanya saja ia perlu kejelasan soal itu.
"Sebetulnya kita juga tidak ingin serta merta diangkat jadi KKI ya, kita ingin melewati serangkaian tes, tapi kita hanya meminta afirmasi untuk kita yang sudah mengajar di Sekolah Negeri," katanya.
Pria yang sejak 2020 menjadi guru honorer sebagai guru olahraga itu mengatakan kejelasan ini dibutuhkan untuk memastikan statusnya itu.
Dalam hal ini, lanjut dia, kejelasan yang dimaksud yaitu terkait mekanisme untuk diangkat menjadi guru KKI.
Ia menilai, jika mekanisme yang dilakukan harus dilakukan tes terbuka (CAT), maka hal tersebut dinilai akan menjadi masalah baru.
"Kita guru honorer dan Kepsek belum tau mekanismenya seperti apa, entah itu hanya pemberkasan saja lalu yang di negeri-negeri diafirmasi diangkat jadi KKI atau seperti 2023 akhir kemarin dilakukan CAT terbuka," ucapnya.
"Karena kalau CAT dibuka untuk umum, otomatis yang dari swasta maupun fresh graduate itu bakal ikut tes. Dan itu malah akan jadi masalah baru," sambungnya.
Maka dari itu, Ikna berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait kriteria guru honorer yang akan diangkat sebagai guru KKI tersebut.
Ia sendiri mengakui telah mengantongi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hanya saja belum mengantongi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK).
"Untuk penerbitan NUPTK itu harus menggunakan SK Dinas, sementara kita SK-nya SK sekolah," pungkasnya.
Diketahui, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Kami menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik," kata Heru belum lama ini.
Heru menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya untuk memperhatikan nasib guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta.
Selain merekomendasikan Dapodik kepada 4.000 guru honorer, Pj. Gubernur Heru mengatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024 mendatang.
"Pada 2025 nanti, Pemprov DKI akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri," katanya. (Pandi)