JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Saldo dana Rp2.400.000 telah tersedia dari Program Keluarga Harapan (PKH) 2024, klaim sekarang juga via Pos Indonesia, ini informasi lengkapnya.
Pemerintah melalui Kemensos saat ini telah melakukan proses pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH 2024.
BLT dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbagi menjadi empat tahapan sesuai dengan peraturan pemerintah.
KPM yang mendapatkan BLT Rp2.400.000 diberikan uang tunai sebesar Rp600.000 tiap tahapan selama tahun 2024.
Berikut Jadwal Tahapan Pencairan Bansos PKH 2024
- Tahap 1: Cair dari Januari hingga Maret 2024.
- Tahap 2: Cair pada bulan April, Mei, dan Juni 2024.
- Tahap 3: Cair dari bulan Juli hingga September 2024.
- Tahap 4: Cair sekitar bulan Oktober, November, dan Desember 2024.
Jika anda telah mengetahui informasi jadwal pencairannya, silahkan anda ketahui besaran nominal BLT pada Bansos PKH 2024.
Berikut Nominal Bansos PKH 2024
- Balita usia 0-6 tahun mendapat Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
- Ibu hamil dan masa nifas mendapat Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
- Siswa Sekolah Dasar (SD) mendapat Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
- Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
- Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
- Lansia berusia 70 tahun ke atas mendapat Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
- Penyandang disabilitas berat mendapat Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
Nantinya uang Rp2.400.000 tersebut bisa anda cairkan melalui Pos Indonesia lantaran diperuntukan bagi penyandang disabilitas dan lansia
Pasalnya, Pos Indonesia melakukan pencairan dengan cara mengirimkan BLT menuju alamat rumah yang telah terdaftar.
Memang disarankan bagi KPM Rp2.400.00 melakukan pencairan melalui Pos Indonesia tidak disarankan menggunakan Bank Himbara.
Sebab, KPM akan menarik uang tanpa perlu melakukan perjalanan keluar rumah mengingat kondisi yang saat ini ada.
Disclaimer : Poskota tidak dapat menentukan KPM yang menerima saldo dana Rp2.400.000, pemerintah melalui Kemensos lah yang berhak menentukannya.