TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Komunikolog Politik & Hukum Nasional, Tamil Selvan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kekayaan para anggota DPR yang diduga terlibat judi online.
"Terlepas dari sanksi yang akan diambil oleh MKD, saya justru mendorong MKD meminta BPK untuk mengaudit kekayaan 80-an anggota dewan tersebut. Terkhusus jumlah deposit mereka pada situs judi online serta sumber dana yang melakukan top-up untuk mereka," kata Tamil pada Sabtu, 29 Juni 2024.
Menurut Tamil, keterlibatan anggota DPR dalam judi online ini adalah sebuah kamuflse tata cara baru penerimaan uang hasil korupsi.
"Saya curiga ini kamuflse penerimaan uang hasil korupsi, sehingga sangat mudah dapat disamarkan sumbernya. Tinggal kemudian akan dicari cara berikutnya untuk mencuci uang tersebut sehingga bersih untuk digunakan," ungkapnya.
Ia juga meminta MKD dapat memplubikasikan nama-nama puluhan anggota DPR yang terlibat judi online. Hal itu sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Ini penting bagi masyarakat, terutama bagi para pemilih oknum-oknum anggota dewan tersebut, yang jelas-jelas telah ditipu, alih-alih memperjuangkan aspirasi masyarakat, malah justru mencoreng harkat dan martabat dengan melakukan judi online," bebernya.
Sementara Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus meminta MKD DPR segera menindak tegas lebih dari 80 legislator yang terlibat judi online.
"Kalau terhadap Pak Bamsoet yang dilaporkan karena ucapannya dianggap menyalahi etika saja MKD berani. Maka enggak ada alasan bagi MKD untuk mengabaikan proses etik terhadap 80-an anggota DPR yang terlibat judi online," kata Lucius.
Menurutnya, jika tidak menindak pada anggota dewan yang terlibat judi online, maka MKD terkesan menggadaikan kehormatan anggota DPR.
"Ini sekaligus pembuktian bagi MKD. Jika para anggota DPR pelaku judi online ini dibiarkan saja, itu sama saja dengan membiarkan anggota dewan terhormat disamakan dengan pelaku judi online. Itu artinya kehormatan DPR digadaikan oleh MKD," ungkapnya.
Lucius melanjutkan, MKD memegang peran penting menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga negara.
"Ini pertaruhan citra, wibawa, dan kehormatan DPR. Semua tanggung jawab itu ada dalam genggaman MKD. Jadi kalau kedepannya rasa hormat terhadap DPR kian terkikis, maka MKD harus menjadi yang pertama disalahkan karena dengan sengaja membiarkan kehormatan lembaga parlemen dikoyak oleh ulah anggota DPR yang berjudi online walaupun kode etik sudah tegas melarang perilaku perjudian," tegasnya.(Veronica)
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG GRATIS DI SINI.
.jpg)
