JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Capres nomor urut 02 Prabowo-Gibran mengusung program makan siang dan minum susu gratis. Program ini hingga kini masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat, tak terkecuali masyarakat yang bukan pendukungnya.
Bahkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia menyebut, untuk merealisasi program tersebut, anggarannya mesti berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengamat Politik dari UI Cecep Hidayat angkat bicara dan mengkritisi program unggulan pasangan Prabowo-Gibran tersebut.
Menurut Cecep Hidayat, narasi program makan siang dan minum susu gratis yang digaungkan saat debat capres beberapa waktu lalu, tidak inline sebagai pencegahan stunting.
"Jika program itu disuarakan dengan dalih mencegah penanggulangan stunting, seharusnya difokuskan sejak dalam kandungan," kata Cecep kepada Poskota, saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024), sore.
Namun begitu, jika pasangan Prabowo-Gibran ditakdirkan memimpin negeri ini, maka implementasi program tersebut haruslah dalam pengawasan.
Sebab, anggarannya, kata dia, diambil dari APBN dan harus tepat sasaran menyasar siswa SD hingga SMA, terlebih dari kalangan keluarganya yang masuk dalam kategori ekonominya tidak mampu.
Selain itu, patut juga dipertanyakan apakah program tersebut akan dilakukan secara langsung atau bertahap jika memang akan diberlakukan sepanjang lima tahun. Sebab, masih belum diketahui bagaimana pemberlakukan program tersebut.
"Jika mengambil anggaran dari APBN, amat sangat terlalu besar (anggarannya). Pasti akan ada keterbatasan pendapatan. Terkecuali hal ini dari kementerian terkait ekonomi ada pendapatan atau pos baru," tambahnya.
Selain itu bagi penyelenggaraanya sendiri, lanjut Cecep apakah akan disiapkan oleh ibu-ibu, UMKM, atau harus berasal dari orangnya Prabowo sendiri.
"Lalu, dilihat juga sumber pendapatan dari mana dulu, negara, pajak, atau non pajak. Dan atau harus dicarikan pos yang mana buat anggaran program minum susu dan makan gratis ini," tutupnya.
Sementara itu Siti Zuhro pengamat dari BRIN menambahkan, program makan siang dan minum gratis tersebut harus dikaji secara serius sebelum jadi ketetapan/kebijakan.
"Usulan ini harus dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak-dampak negatifnya. Apakah tidak akan membebani APBN dan justru merugikan rakyat karena pajak akan dinaikkan misalnya, "ucap Siti Zahroh kepada Poskota.
Selain itu Siti Zuhro melihat keputusan menetapkan program makan siang dan minum susu gratis ini jangan sampai menjadi keputusan yang tambal sulam. JIka begitu, maka tidak jarang akan membawa implikasi-implikasi yang merugikan rakyat karena dipaksakan.
"Padahal keuangan Indonesia belum tentu mencukupi untuk mem-back up makan minum susu gratis yang memerlukan dana sangat besar," tutupnya. (Angga)