SERANG, POSKOTA.CO.ID - Serapan rendah atas kinerja Pemprov Banten dalam membelanjakan anggaran daerah mendapat atensi.
Salah satunya dilakukan oleh Fraksi Gerindra pada DPRD Banten. Terlebih kenyataannya, serapan anggaran per 31 Juli 2023 hanya mencapai 45 persen dari 65 persen APBD Rp12 triliun.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, Muhammad Nizar mengatakan, sudah menjadi keanehan serapan anggaran hanya bisa mencapai 45 persen, padahal anggarannya tersedia.
Menurutnya, triwulan kedua harusnya serapan anggarannya sudah mencapai 70 persen karena sudah masuk relaisasi anggaran.
"Per 31 Juli pendapatan 65 persen, serapan anggaran 45 persen, ini menjadi pertanyaan kita semua," katanya dalam diskusi publik di DPRD Banten, Selasa (8/7/2023).
Ia menjelaskan, serapan anggaran yang berjalan saat ini kebanyakan untuk belanja pegawai, bukan untuk pembanhunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"45 persen setelah melakukan konsolidasi dengan OPD ternyata belanja pegawai, separuhnya lagi operasional belanja rutin kebutuhan kantor, belanja listrik," jelasnya.
Nizar mencontohkan, dalam pengawasannya di Komisi IV yang menjadi kewenangannya, realisasi penyerapan anggarannya sangat rendah tidak mencapai 50 persen.
"Hanya beberapa OPD yang berjalan, untuk pembangunan (di DPUPR) Rp148 miliar, Rp54 miliar membayar operasional, sisanya pemeliharaan rutin, konsultan. Perkim Rp521 miliar serapan hanya 2,85 persen yang terserap hanya Rp14 miliar," ujarnya.
Dengan kondisi seperti ini, sangat wajar apabila jutaam masyarakat Banten terjerat pinjol dengan nilai pinjaman tembus Rp4,51 triliun.
Maka sudah wajar jika Pemprov Banten tidak baik-baik saja lantaran program kerjanya tidak berjalan dengan baik.
"Kalau anggaran diberhentikan, wajar saja kondisinya hari ini masyarakat Banten penduduknya pinjol, angkanya Rp1 triliun. Kalau Pj Gubernur bilang pemerintahan jalan, hari ini saya nyatakan pemprov Banten tidak baik-baik saja," tutupnya. (Bilal)