PERNYATAAN Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, yang siap menjadi Wali Kota Depok, ditanggapi beragam.
Kaesang juga mengaku sudah mendapat izin dan restu keluarga untuk menjadi Depok Pertama.
Sejumlah pengamat politik menilai Kaesang memiliki potensi untuk memenangkan kontestasi politik di Depok.
Ada juga yang mengaitkan dengan soal dinasti politik, karena menolaknya.
Pro kontra ini menjadi isu yang belakangan menarik perhatian publik, Menjadi obrolan masyarakat, termasuk di warteg ini.
“Pro kontra adalah wajar. Boleh diobrolkan, tetapi tidak perlu diperdebatkan hingga memancing perselisihan,” kata mas Bro mengawali obrolan warteg dengan sohibnya, Yudi dan Heri.
“Beda pendapat wajar saja. Semua punya argumentasi. lagian beda pendapat tidak dilarang,” tambah Heri.
“Yang tidak dibenarkan, jika tidak menghargai perbedaan di tengah keberagaman negeri kita ini,” kata Yudi.
“Perbedaan itu fitrah manusia. Coba kita lahir dengan perbedaan. Di dunia ini tidak ada yang sama persis. Anak kembar saja, memiliki perbedaan kok,” urai mas Bro.
“Kalau soal dinasti politik menurut kalian gimana?” tanya Heri.
“Nggak ada undang-undang yang melarang dinasti politik,” jawab Yudi.
“Jadi istri, anak, menantu bisa mencalonkan diri menjadi pejabat publik, melalui pemilihan,”tanya Heri.
“Dinasti politik tak hanya di negeri kita. Di Amerika ada Kennedy misalnya. Bush, Aquino. ada juga Gandhi dan Nehru,” kata mas Bro.
“Iya tapi beda, dalam sistem demokrasinya, aturan mainnya.” kata Yudi.
“Kalau menjadi pejabat publik, setiap orang punya hak yang sama. Yang perlu diatur adalah jangan sampai terjadi penyimpangan, abuse of power, penggunaan fasilitas negara untuk memenangkan anggota keluarganya,” ujar mas Bro.
“Apa bisa diatur?” tanya Heri.
“Bisa saja ,asal ada kemauan politik,” pungkas mas Bro. (jokles)