Lanjut Sarmuji, ke depan agar tidak terjadi lagi investasi mangkrak, pemerintah harus memberikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas nasional maupun politik lokal.
“Kalau mau investasi targetnya tercapai pertama tentu saja kemudahan bisnis dari segala sisi harus dijamin kepastian hukumnya, harus dijamin lalu stabilitas nasional maupun lokal jangan lupa stabilitas politik lokal,” urainya.
“Itu juga sangat berpengaruh di mana investasi itu berada itu sangat berpengaruh jaminan pada oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu akan membuat keyakinan investasi itu menjadi kuat jadi hal-hal itu perlu diperbaiki saja,” tukas Sarmuji.
Sebelumnya, Menteri Bahlil menyampaikan di tahun 2024 proyek investasi mangkrak akan selesai hingga 90%.
"Saya targetkan 2024, 90 persen selesai, kalau 100 persen punya tuhan. Sampai akhir tahun ini sekitar 87 persen," kata Bahlil
Mantan Ketua Umum HIPMI itu menjelaskan sebagian besar permasalahan investasi mangkrak yang masih belum dibereskan disebabkan kondisi pandemi covid-19 sejak 2020 dan pembebasan lahan tanah dari warga yang memakan waktu tidak cepat.
"Memang masalahnya soal covid-19, lalu pembebasan tanah yang belum selesai karena itu terkait warga. Kalau tanah di hutan bisa kita selesaikan, tapi tanah warga tidak bisa serampangan kita lakukan," jelasnya.
Bahlil mencontohkan proyek investasi mangkrak yang tengah diselesaikan pihaknya ialah pembangunan pabrik petrokimia di Cilegon, Banten, dengan menggandeng perusahaan asal Korea Selatan, PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Proyek dengan nilai investasi US$4 miliar atau sekitar Rp60 triliun (kurs Rp14.817) itu ditargetkan rampung pada akhir 2025.
"Lotte coba kalian ke Cilegon, itu progresnya sudah 60%. Pabrik petrokimia terbesar di Indonesia itu dulu mangkrak enam tahun, sekarang sudah hampir selesai," ucap Bahlil.
