JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Partai Demokrat mengkritik tajam sikap Presiden Jokowi yang memanggil 6 ketua umum (ketum) parpol di Istana.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menyebut Jokowi memanggil 6 ketum parpol di Istana adalah tindakan yang tak tepat.
Walaupun acara Jokowi panggil 6 ketum parpol itu dibungkus dengan sebutan halal bihalal, silaturahmi, dan membahas persoalan ekonomi, namun Demokrat akhirnya membaca siasat bahwa kegiatan itu hanya bagian dari strategi politik jelang Pilpres 2024 belaka.
"Seperti kita tahu, kan Istana untuk semua. Harapan kita adalah apa yang dibicarakan dan apa yang dibahas di Istana itu adalah buat kepentingan bersama," kata Herzaky di saluran Youtube Kontroversi, disitat Jumat 5 Mei 2023.
Sebenarnya andaipun Presiden Jokowi mengundang parpol-parpol pendukung dalam rangka bagaimana mereka mengawal Pemerintahan sah-sah saja.
Akan tetapi belakangan diketahui justru pertemuan di Istana itu untuk membicarakan Pilpres 2024.
"Apalagi Pak Jokowi tegas-tegas bicara tuh, ya mohon maaf, 'Teman kita yang satu lagi kan sudah tidak bersama lagi, memilih di tempat yang lain untuk ke depannya'. Ini menjawab NasDem kenapa tidak diundang," katanya.
Pernyataan itulah yang kemudian dikeluhkan oleh Demokrat. Dari sanalah Demokrat mengkritik apakah tak ada tempat lain yang bisa digunakan.
"Kenapa di Istana, kalau SBY dulu kan suka di Cikeas, Bu Mega di Teuku Umar, tetapi kami kemudian bertanya, apakah esensial ketika seorang presiden mengumpulkan, ada apa ini sebenarnya, kita jadi bertanya-tanya jadinya," kata dia.
"Apalagi keluarnya ada yang sendirian, ada yang berduaan."
Kritik Demokrat dilayangkan karena melihat bahwa mengapa seorang Jokowi bisa mengatur-atur partai politik.
"Karena kami enggak ingin, seakan-akan yang ngatur-ngatur kok presiden. Padahal parpol kan harusnya independen, jangan sampai punya persepsi seperti itu," katanya.
PDIP Balas Kritik Demokrat Soal Jokowi Panggil 6 Ketum Parpol
Sementara itu Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah langsung menjawab kritikan Herzaky Mahendra yang mewakili Demokrat.
Menurut dia, tak ada yang salah dengan sikap Jokowi memanggil 6 ketum parpol. Sebab sebagai presiden, Jokowi dinilai berhak membangun komunikasi politik dengan parpol pendukungnya.
"Apa yang dilanggar? Sebagai orang dengan kapasitas presiden dan kepala pemerintahan, bukankah beliau juga berhak untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang mendukung pemerintahannya," katanya.
Sebab baik pemilu presiden dan pemilu legislatif, merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Dan Jokowi dinilai bertanggung jawab apalagi turut didukung oleh partai-partai pendukungnya.
Andaipun disebut ada pelanggaran, Basarah menampiknya. Sebab, kata dia, Pilpres saat ini belum dimulai. Proses baru dimulai pada 19 Oktober 2023 mendatang, di mana para pasangan calon presiden mulai mendaftarkan diri.
Basarah kemudian bertanya apakah hak politik Jokowi dalam kapasitas presiden dicabut? Menurutnya tidak. Sebab dalam perspektif itu tidak ada yang dilanggar oleh dia.
PDIP justru kemudian membalas kritikan Demokrat soal Jokowi panggil 6 ketum parpol. "Dulu di era Pak SBY malah ada Sekretariat Gabungan, itu struktural dibuat. Kalau Pemerintahan Jokowi tidak membentuk. Dia cair dan natural saja," kata Basarah.