PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID – Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pandeglang di tahun 2023 ini, masih dibawah angka rata-rata nasional yakni sebesar 3 koma sekian persen.
Angka LPE tersebut diketahui dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang, yang disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Namun menurut Bupati Pandeglang, Irna Narulita bahwa, masih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Pandeglang, lantaran beberapa tahun lalu telah banyak ujian, mulai dari bencana tsunami kemudian disambung oleh pandemi Covid-19.
"Ya memang banyak kendalanya, kita diberikan ujian dari bencana alam tsunami, pasca bencana itu baru recoveri selama 9-10 bulan, ada lagi bencana non alam Covid-19," ungkapnya, Senin (3/4/2023).
Tapi kata Irna, pihaknya tidak berkecil hati, karena memang ada plus-minusnya. Ekonomi bergerak lambat memang iya, tapi angka kemiskinan diklaimnya menurun, karena disebarnya bantuan secara terus menerus.
"Sehingga bisa diimbangi. Kemudian kita juga berupaya menekan angka pengangguran salah satunya dengan mengundang investor-investor ke Pandeglang, dan kita ciptakan iklim investasi yang sehat," katanya.
Makanya lanjut Bupati Irna, momentum hari jadi Pandeglang yang ke-149 tahun ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan juga.
Terlebih kan sekarang fiscal Pandeglang menurun hingga 100 miliar, maka pihaknya harus putar otak untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Makanya kita sekarang ini harus pasang niat yang kuat dan optimis, memang fiscal kita iya mengkeret maka kita harus menggenjot PAD supaya ke depan bisa lebih baik lagi," ujarnya.
Karena lanjut Irna, dengan kondisi fiscal yang menurun tidak mungkin dibiarkannya, maka meski target PAD kecil-kecil namun yang terpenting target terlampaui.
"Kita desainnya memang fiscal menurun, tapi kita dorong di sektor-sektor yang lainnya. Seperti CSAR BUMN, BUMD dan lainnya untuk dapat menopang pembangunan daerah," tuturnya.
Saat disinggung lagi, bukan hanya laju pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata, tapi dalam Lkpj juga bahwa penyerapan anggaran di beberapa OPD ada yang dibawah 90 persen. Irna mengaku, bahwa silpa setiap tahun pasti ada.
"Silpa anggaran pasti ada, sepeti sisa tender, kegiatan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya pasti ada di tiap kabupaten/kota yang lain juga. Tapi di perubahan APBD dilanjutkan," imbuhnya.
Jadi menurutnya, silpa tersebut bukan lah sesuatu hal yang dapat merugikan negara, enggak. Karena dalam setiap standar akuntansi yang dituangkan dalam kerangka APBD itu pasti asa silpa.
"Tinggal kecil-rendah angkanya saja. Namun pastinya ada kegiatan yang diluncurkan, contohnya bantuan keuangan provinsi itu pasti ada sisanya yang gak boleh kita tidak sampaikan," tandasnya. (Samsul Fatoni).
