JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Partai Golkar, PAN dan PPP resmi membentuk Koalisi Indonesia Beratu (KIB), dibuktikan dengan menekan nota untuk pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022).
Ketiganya yakni, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.
Menurut pantauan Poskota, dalam acara tersebut turut hadir Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Ketua Projo Budi Arie Setiadi, Ketua Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Zainudin Amali.
Lantas, apa arti dari pertemuan tersebut?
Airlangga Hartanto menjelaskan, KIB mengupayakan agar tak ada polariasi di dalam masyarakat yang disebabkan persaingan usai pemilihan umum mendatang.
"Sesuai dengan judul koalisi ya bersatu, kepentingan utama kita adalah rakyat," ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan, KIB terbuka bagi semua partai yang ingin bergabung, namun harus melalui beberapa proses.
Hal ini dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.
Menurutnya, proses itu akan dibahas secara seksama dalam internal KIB.
"Itu kan bagi partai-partai yang membutuhkan, jadi ada proses internal dari kita, tapi kami tetap akan menghormati ketentuan dari partai tersebut," ujar Eddy, dikutip dari Poskota, Minggu (5/6/2022).
Ia berharap nantinya, akan ada partai politik lain di luar tiga partai di dalam KIB.
Eddy menjelaskan, langkah itu penting, guna menguatkan basis KIB yang telah terbentuk jauh sebelum Pemilu 2024 mendatang.
"Kita lihat nanti, apa ada yang ingin masuk, harapnnya tentu ya, agar semakin kuat koalisinya," jelas Eddy.
Lebih lanjut, ia juga memaparkan tak ada pembahasan mengenai pembentukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres).
"Belum, masih jauh," ujar Eddy.
Namun, ia tak menampik jika hal itu akan ada di dalam agenda KIB mendatang, meskipun tak pmenyebutkan mengenai waktu dan tanggalnya.
"Saya rasa itu butuh proses, mulai dari pendalaman, penkajian dan pembahasan dalam internal koalisi," pungkas Eddy.