JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sukses menggelar ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Atas kesuksesannya itu, ia menuai pujian dari Co-Founder Formula E Alberto Longo.
Tak berselang lama, tepatnya pada hari ini, Senin (6/6/2022), ratusan orang yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) Reborn, mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai capres untuk 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kans politik Anies belakangan cukup bagus. Terutama bila melihat hasil sejumlah survei yang menunjukkan elektabilitas Anies selalu tinggi.
Adi mengatakan, sosok Anies sudah tidak pantas lagi diproyeksikan sebagai calon wakil presiden apalagi pasca program Formula E yang digagasnya berhasil mendatangkan banyak pujian.
"Anies harus diproyeksikan sebagai nomor satu, cawapresnya adalah mereka yang punya elektabilitas cukup kuat, siapapun namanya, bisa Erick Thohir, bisa Sandiaga Uno, siapa saja," kata Adi kepada wartawan, Senin (6/6).
Kendati demikian, Adi melanjutkan, Anies mempunyai satu masalah yang cukup serius. Masalah itu terkait masa jabatannya sebagai gubernur yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
Lebih jelasnya, kata Adi, Anies berpotensi gagal mempertahankan popularitasnya ketika sudah tidak lagi menjabat Gubernur DKI. Dengan kata lain, kans politik Anies setelah tak lagi menjabat akan suram dan bukan tidak mungkin elektabilitasnya akan terus merosot hingga 2024 mendatang.
"Problemnya setelah Oktober ini apakah Anies akan tetap kebintangannya? Ada kecenderungan rata-rata, kalau seseorang sudah tidak jadi pejabat publik, dia akan suram bintang politiknya," jelas Adi.
Hal itu perlu menjadi catatan bagi Anies jika dirinya memiliki keinginan untuk maju sebagai capres. Dengan elektabilitas yang tinggi, banyak partai yang tertarik untuk mengusung Anies.
"Dalam banyak hal partai itu hanya sebagai tiket, hanya sebatas kendaraan supaya seseorang itu bisa menggugurkan ambang batas presiden 20 persen, setelahnya orang nggak lihat partai," kata Adi.(*)