JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kontroversi pembongkaran Masjid Al Huriyyah, di RW 06 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat mendapat perhatian dari berbagai kalangan, tak terkecuali Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Israyani menyampaikan, pihaknya akan membantu masyarakat dan mempelejari dokumen-dokumen yang ada.
"Fraksi PKS akan pelajari dokumen yang ada dan akan membantu semaksimal mungkin keinginan warga RW 06 untuk kembalinya Masjid Al Huriyyah ke wilayah terdekat,” kata Israyani dalam keterangannya, dikutip, Minggu (17/4/2022).
Anggota DPRD dapil Jakarta Pusat ini mengatakan, jika dalam prosesnya ada aturan yang dilanggar maka sudah selayaknya harus dikembalikan bangunan masjid tersebut ke wilayah terdekat di wilayah Kebon Sirih, Menteng, atau setidaknya di Jakarta Pusat.
Dari info nota Plh Walikota Jakarta Pusat pada Desember 2020, kata Israyani, bahwa PT GLD Properti atau PT MNC Property Group dan nazhir Masjid Jami Al Huriyyah untuk menghentikan proses pembongkaran masjid tersebut sampai adanya kesepakatan antara para pihak.
Namun sesuai dengan kenyataannya kondisi saat ini Masjid tersebut sudah rata dengan tanah, karena proses pembongkaran tetap dilakukan oleh PT GLD Property dengan izin dari nazhir Masjid.
"Ini letak masalahnya, sepertinya ada aturan yang dilanggar terkait dengan PP Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas PP nomor 42 tahun 2016 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf," tandasnya.
Diketahui, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta mengantongi sejumlah bukti adanya pelanggaran dalam proses pembongkaran Masjid Al Hurriyah. Salah satunya tidak menjalani hasil putusan rapat bersama Pemkot Jakarta Pusat untuk menghentikan proses pembongkaran masjid. (CR01)