.jpg)
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah warga Jakarta menolak rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berencana membentuk tim siber atau Cyber Army untuk melawan Buzzer yang menyudutkan ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Seperti diketahui, anggaran tersebut berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta senilai Rp 10,6 Milyar.
Salah satu komentar datang dari seorang mahasiswa di salah satu Universitas di Jakarta bernama Dimas (25).
Menurut Dimas, dirinya tidak sepakat jika dengan anggaran sebesar itu, MUI DKI membentuk Cyber Army yang diharapkan mampu melawan Buzzer yang menyudutkan Anies Baswedan dan Ulama.
"Saya nggak sepakat karena menurut saya angka Rp 10,6 M buang-buang duit buat bayar buzzer," ujarnya saat ditemui, Rabu (24/11/2021).
Menurut Dimas, anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk kepentingan sosial. Misalnya, untuk memberikan sembako kepada rakyat miskin kota atau untuk kesehatan dan pendidikan.
"Seharusnya dana itu untuk kepentingan sosial, karena kesehatan lagi susah, pendidikan juga, mending untuk kegiatan sosial," ucapnya.
Dia menilai, dana sebesar itu yang digunakan untuk melindungi kepentingan pejabat daerah dinilai tidak tepat sasaran.
"Karena setiap pejabat daerah berhak untuk dikritik, karena itu bagian dari demokrasi," ungkapnya.
Dimas menilai, seharusnya MUI harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), bukan mengurusi soal buzzer yang digelontarkan kepada pejabat publik.
Hal serupa juga dikatakan Mahendra (32) yang merupakan karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta.
Menurut Mahendra, MUI seharusnya tidak mencampuri soal bagaimana pejabat publik diserang oleh buzzer, karena itu bukan tugas dari MUI.
"Mending dana segitu buat bagi-bagi ke masyarakat, apalagi pandemi gini lagi pada susah, nah lebih jelas dan lebih terlihat," ucapnya.
Dia juga menilai, jika memang ada penyerangan yang terjadi kepada pejabat publik, itu merupakan hal yang wajar dan resiko sebagai pejabat publik.
"Wajar aja si kalau memang ada kritik dari masyarakat. Biar bagaimanapun pasti ada saja yang tidak suka," imbuhnya.
Sementara itu, Randy Davrian (21), berpendapat bahwa tim pasukan siber MUI DKI itu sejatinya tak diperlukan. Lebih baik, MUI DKI fokus untuk berdakwah bagi kemaslahatan umat.
"Enggak perlu lah siber army (pasukan siber) untuk bela individu siapa pun itu, atau untuk menggiring opini, sudah mau tahun politik pastinya rawan, ada baiknya digunakan untuk dakwah MUI yang bermanfaat bagi umat saja," ucap Randy saat ditemui di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur, Rabu (24/11/2021).
Sebaliknya tugas untuk melindungi Anies Baswedan dari kabar hoaks dan buzzer yang kerap membuat gaduh publik, mestinya jadi tugas Dinas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).(deny/Cr02)
-UK-Limited-yang-bermarkas-di-Inggris.jpeg)
.png)
