JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Isu rencana penerapan wajib tes PCR untuk penumpang yang menggunakan moda transportasi umum menuai pro kontra dari berbagai kalangan.
Di antaranya dari masyarakat yang merespons rencana wajib tes PCR itu justru memberatkan.
Salah satunya, Agung (40) PO bus di terminal Grogol, Jakarta Barat mengatakan, wacana tersebut akan sangat memberatkan, terlebih untuk usahanya sebagai PO bus.
Menurutnya, jika wajib tes PCR benar-benar diterapkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap jumlah penumpang bus.
"Penumpang pasti pada takut, pada mau pulang gak jadi, penumpang pasti berkurang," ujarnya saat ditemui poskota.co.id di Terminal Grogol, Kamis (28/10/2021).
Agung (40), PO bus di Terminal Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. (foto: cr01)
Menurut Agung, harga tes PCR yang dinilai masih terbilang mahal, menjadi alasan penumpang enggan naik bus.
Sementara, penumpang juga harus membayar tiket bus ke tempat tujuan mereka, sehingga ongkos yang dikeluarkan juga menjadi dua kali lipat.
"Jadi penumpang mikir dua kali lah kalau mau pulang kalau harus tes PCR," paparnya.
Terpisah, calon penumpang bus di terminal Grogol, Ali (33) mengatakan jika memang penerapan tes PCR diberlakukan, maka hal itu nantinya akan menyulitkan.
"Kalau bisa si jangan (diterapkan), karena biar memudahkan penumpang kan," tuturnya.
Menurut Ali, tes PCR kepada calon penumpang tidak masalah jika mobilitas penumpang yang menggunakan transportasi seperti bus jarang dilakukan.
Namun jika penggunaan moda transportasi tersebut sering digunakan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari, maka hal itu jelas memberatkan penumpang.
"Apalagi kalau tes PCR gitu hanya berlaku satu hari kan," ucapnya.
Ali menjelaskan, wacana penerapan tes PCR akan memberatkan penumpang yang menggunakan moda transportasi umum seperti halnya bus.
"Kaya saya mau ke Madiun dua tiket udah Rp400 ribu, kalau ditambah harus tes PCR berarti harus dua kali bayar," pungkasnya.
Sementara itu, Firda, pengguna Kereta Api yang biasa naik dari Stasiun Palmerah mengatakan, wacana kebijakan penerapan tes PCR itu jelas sangat menyusahkan.
Sebab, harga tes PCR yang masih dianggap mahal justru menajdi beban baru bagi dia. Terlebih harga tes PCR lebih mahal dibanding harga tiket kereta itu sendiri.
"Jadi kaya lebih mahalan harga tes PCR nya dari pada ongkos naik keretanya," tuturnya.
Dikatakan Firda, jika ingin menerapkan tes PCR di semua moda transportasi, maka harus disediakan dari pihak terkait.
"Kalau mau ya disedaiakan untuk calon penumpang agar tidak di komersialisasi," pungkasnya.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. (foto: setkab.go.id)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan wajib tes PCR akan diterapkan sebagai syarat perjalanan untuk moda transportasi lainnya secara bertahap.
Kebijakan tersebut, kata dia, bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 akibat libur Natal dan tahun baru.
"Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).
Seperti diketahui, kebijakan wajib tes PCR hanya diberlakukan bagi calon penumpang pesawat di wilayah PPKM Level 3-4
Menurut Luhut, belajar dari pengalaman tahun lalu, meskipun syarat tes PCR diberlakukan untuk moda transportasi udara, mobilitas masyarakat tetap tinggi.
"Dan saat ini sudah sama dengan Nataru tahun lalu, dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan risiko kenaikan kasus," pungkasnya. (Cr01)