Merespon 12 Tuntutan Massa Aksi BEM SI Untuk Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moledoko : Semuanya Itu Akan Kita Pelajari Dengan Baik\
Moeldoko Temui Mahasiswa BEM SI yang Demo Peringati 7 Tahun Pemerintahan Jokowi di Jalan Merdeka Barat
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko akhirnya menemui massa mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di lokasi demontrasi Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 16:50 WIB itu Moeldoko merespon 12 tuntutan Aliansi BEM SI yang diajukan kepada pemerintahan Jokowi. Dalam pertemuanya itu, Moeldoko mengatakan akan mempelajari secara seksama tuntutan yang telah diajukan oleh BEM SI untuk pemerintah.
"Yang penting demo dijalankan dengan tertib. Apalagi saat ini (demo) memiliki pemikiran pemikiran bagus untuk pemerintah. Semuanya itu akan kita pelajari dengan baik," ucap Moeldoko di lokasi demonstrasi Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu mengatakan, dalam mengelola sebuah negara yang besar, Moledoko mengatakan tidak cukup hanya dijalankan oleh pemerintah.
Ia mengatakan berbagai pihak perlu ikut kontribusi dan ikut berpikir keras menjalankan roda pemerintahan agar jalannya pemerintahan bisa berjalan efektif.
"Untuk itu apa yang kalian pikirkan adalah bagian dari kontribusi dalam proses pembangunan nasional. Untuk itu sekali lagi saya berterimakasih kepada kalian semuanya kalian telah memiliki pemikiran pemikiran yang bagus dalam melakukan tindakan demo yang cukup baik dan tertib," ujar Moledoko seraya disambut tepuk tangan massa aksi.
Terakhir ia pun menghimbau agar massa aksi tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melancarkan setiap aksi penyampaian pendapat.
Sebelumnya diberitakan Ratusan massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melancarkan aksi demonstrasi di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Adapun dalam aksi unjuk rasa itu massa BEM SI memperingati 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjalankan pemetintahan di Indonesia sebagai kepala negara.
Ratusan massa yang diprediksi mencapai 400 sampai 500 orang itu sudah memadati kawasan patung kuda sejak pukul 10:30 WIB pagi tadi.
Dalam aksi peringatan yang bertema '7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat' dengan tagar #JOKOWILASTSEASON BEM SI memiliki 12 tuntutan yakni ;
1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri
5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.
6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK berusia diatas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.
8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan diseluruh wilayah Indonesia.
9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.
10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 tentang MINERBA.
11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual. (cr-05)