JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, pesan yang bisa ditangkap dari dua tema lomba penulisan artikel yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) antara lain adalah memperkokoh nasionalisme.
Tujuan akhirnya untuk memperkuat wawasan kebangsaan serta moderasi beragama.
"Tema, 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' ini justru tidak hanya kontekstual tapi juga relevan," kata Karyono saat dihubungi, Sabtu 14 Agustus 2021.
Selain dilaksanakan dalam rangka memeringati hari Santri, momentumnya juga bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 76.
Esensinya, dua tema tersebut menggabungkan antara aspek keagamaan dengan kebangsaan.
Karyono menilai, penyelenggara lomba dalam hal ini BPIP mungkin ingin mengetahui seberapa luas pandangan peserta dalam memahami relasi agama (Islam) dengan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai konsensus nasional.
"Namun dalam konteks Lomba Penulisan Artikel ini cakupan pembahasannya dipersempit tentang hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam," tegasnya.
Dalam perspektif kebebasan akademik, tidak ada yang salah dari tema itu.
Tetapi karena ada unsur politisasi yang massif dan sistematis isunya menjadi bergeser.
"Saya tidak percaya tema tersebut bermaksud membenturkan agama dengan nasionalisme seperti yang dikatakan Fadli Zon. Pihak yang menyebut tema lomba ini sengaja untuk membenturkan agama dan nasionalisme justru logikanya terbalik," tegasnya
Pasalnya, lanjut Karyono, BPIP justru memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mempersatukan semua golongan.
BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Secara menyeluruh, berkelanjutan, melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Kembali pada polemik tentang tema lomba yang dinilai tidak kontekstual.
"Tema tersebut justru kontekstual karena realitasnya ada sebagian umat islam tidak melakukan hormat bendera karena dilandang bid'ah. Masalah ini menjadi perselisihan oleh para ulama, ada ulama yang melarang secara mutlak dan ada ulama yang memperbolehkan," ucap Karyono.
Maka dalam hal ini, tegasnya, Fadli Zon, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan sejumlah pihak terkesan mengesampingkan fakta dan lebih cenderung mempolitisasi isu.
"Jangan-jangan jika ada umat islam di Indonesia mencium dan hormat bendera negara lain seperti bendera Palestina tidak diributkan," ucap Karyono berbalik tanya. (rizal)