BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendatangi Gedung Bupati, di kompleks Pemda Kabupaten Bekasi, Jumat (23/7/2021).
Kehadiran Mendagri itu untuk memberikan arahan kepada Dani Ramdan usai dilantik sebagai Penjabat Bupati Bekasi.
Ia mengatakan, kepala daerah harus mengambil langkah dalam penanggulangan pandemi Covid 19. Hal itu seperti menjalankan penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan baik.
Lalu penyaluran bansos serta kerja sama bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya-upaya menekan angka kasus Covid-19.
"Kami juga memberikan arahan mengenai strategi pengendalian Covid-19, pelaksanakaan PPKM level 4 ini," ujar Tito.
Tito menambahkan bahwa memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak atas penerapan PPKM ini tak kalah penting. Bantuan tidak hanya dari pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah juga dapat memberikan bantuan sosial.
Tito mempertegas, Pemda seluruh indonesia itu memiliki anggaran untuk bantuan baik secara reguler maupun yang dianggarkan atau dari anggaran biaya tak terduga (BTT), untuk membantu masyarakat. Hal tersebut harus dimaksimalkan dengan baik, apalagi pemda lebih mengetahui kondisi masyarakatnya dan proses pendistribusiannya lebih cepat.
"Jangan hanya mengandalkan anggaran dari pusat meskipun pusat memiliki skema sendiri baik dari ibu mentri sosial, mentri koperasi umkm, menteri tenaga kerja, BUMN, dan lainnya," imbuh dia.
Untuk Kedepannya, Tito mengaku akan mendatangi setiap daerah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dari anggaran daerah di jalankan dengan baik.
Menurut catatan Kemendagri ada anggaran bansos atau BTT tidak direalisasikan atau realisasinya rendah sehingga tidak tersalurkan ke masyarakat. Dalam catatan Kementerian Keuangan dan Kemendagri anggaran yang belum terealisasikan atau tidak diberikan untuk bansos akan datanginya.
"Saya minta kepala daerah turun langsung untuk memberikan persespsi bahwa kepala daerah betul-betul turun dan bertanggung jawab," ungkap Tito kepada wartawan.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Endin Wahyudin mengatakan, penyaluran bansos berupa paket sembako berasal dari permintaan desa/ kelurahan setempat bagi warga yang positif Covid19. Ada sebanyak 7.738 paket sembako yang telah disalurkan ke 23 kecamatan sejak awal 2021.
"Nah kemudian kami mengajukan yang ke tahap kedua Rp1,8 miliar di tahun ini juga. Alhamdulillah sudah disetujui dan sedang dibelanjakan di Bulog," kata dia.
Begitu juga untuk tahapan kedua ini, paketan Bansos itu berupa beras, sarden, minyak goreng, mie dan gula pasir. Hal itu jika dirupiahkan sebesar 270 ribu dalam bentuk sembako. Ia mengatakan bahwa tahapan ini sekiranya akan mempersiapkan sebanyak 6700 paket sembako.
Endin, sapaan akrabnya, mempertegas, bahwa proses penyaluran bansos dilakukan oleh pihak desa/ kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial. ia juga meminta setiap desa diharapkan turut aktif dalam melakukan pengawasan warga yang tengah isoman di rumah. Untuk kemudian bisa mengajukan bansos, sebab, penyaluran bansos itu di dasari dari pengajuan desa karena ada warganya yang terpapar Covid 19.
"Ya kalau untuk kebutuhan kan kita tidak tahu berapa banyak lagi yang positif kan, gitu. Kalau bicara tercover atau tidak, permintaan ke sini Insyaallah, tetapi yang tidak minta kan kita tidak tahu," papar dia. (kontributor/ihsan fahmi)