JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekitar 22.736 perusahaan telah terdaftar sebagai peserta vaksin gotong royong.
Sebab itu, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 minta biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada karyawannya.
"Perusahaan dilarang potong gaji karyawan untuk program vaksinasi gotong royong," Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangannya dari Graha BNPB Jakarta, Kamis siang (20/5/2021) yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat.
Pernyataan Wiku disampaikan menanggapi adanya perusahaan yang membebankan biaya vaksinasi gotong royong kepada karyawan di wilayah Jabodetabek.
Wiku menjelaskan adanya pungutan biaya vaksinasi gotong royong di wilayah Jabodetabek sangat disayangkan.
Sebab itu, masyarakat yang menemukan pungutan untuk vaksinasi gotong royong segera melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera ditindaklanjuti.
"Kami ingatkan kepada masyarakat bahwa program vaksinasi gorong royong dilakukan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Saya tegaskan kembali bahwa perusahaan yang ikut program vaksinasi gotong royong ini tidak boleh membebankan kepada karyawannya," ujar Wiku.
Tentang ketersediaan vaksin gotong royong, Wiku menjelaskan bahwa Pemerintah terus menjamin ketersediaan seusai kebutuhan di lapangan.
Pelaksanaan vaksinasi gotong royong terus dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Bio Farma dan bio farma dan Kementerian Kesehatan.
"Program ini untuk mereka yang bekerja disektor swasta, sehingga mereka dapat terlindungi dari Covid-19, termasuk untuk mempercepat kekebalan komunitas (herd immunity)," terang Wiku.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau langsung kegiatan penyuntikan perdana vaksin Gotong Royong di antaranya untuk para pekerja, PT Sinar Mas, PT Chandra Asih dan perusahaan lainnya di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupatem Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021).
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkap ada 22.736 perusahaan yang telah terdaftar dengan 10 juta pekerja di dalamnya.
Rosan mengatakan respon positif dunia usaha atas inisiasi tersebut di antaranya ditunjukkan dari antusiasme perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk dapat berpartisipasi dalam program itu dalam program vaksinasi gotong royong.
"Ini awalnya dimulai di bulan Januari saat bertemu dengan Bapak Presiden dan berbicara bagaimana mempercepat herd immunity. Dari pembicaraan ini timbul ide dari Bapak Presiden mengenai vaksinasi mandiri, kemudian menjadi vaksin gotong royong. Alhamdulillah ini mendapat respons positif tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari dunia usaha," pungkas Rosan. (johara)