JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi PAN mengutuk serangan polisi Israel yang menyerbu umat Muslim yang sedang melakukan Salat Tarawih di Masjid Al Aqsa, pada Jumat malam waktu setempat.
"Kami mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi Israel kepada warga sipil Palestina di Mesjid Al-Askar," tegas Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Minggu (9/5/2021).
Saleh menilai tindakan kekerasan itu tidak hanya menyisakan luka mendalam bagi warga Palestina, tetapi juga bagi seluruh umat Islam dunia. Israel jelas-jelas telah menodai bulan suci Ramadan dan menyakiti warga sipil yang tidak bersalah.
"Dari video yang beredar, jelas sekali terlihat bagaimana aksi brutal polisi Israel di Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan HAM. PBB dan seluruh negara yang bernaung di bawahnya harus mengambil tindakan tegas kepada Israil. Bukankah salah satu fungsi PBB adalah menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia," katanya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini mengungkapkan, tindakan kekerasan terhadap warga sipil seperti ini tetap berlanjut disebabkan tidak adanya sanksi tegas kepada Israel.
"Ada kesan bahwa Israel dibiarkan melakukan kekerasan tanpa batas. Israel seakan dapat mendikte semua negara sehingga mereka dianggap tidak bersalah," tandas Saleh.
"Kita betul-betul berduka. Kasihan kepada warga Palestina. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Perlawanan mereka sangat tidak berarti. Senjata otomatis hanya dibalas dengan lemparan batu. Ini betul-betul tidak adil," sambungnya.
Ia mengatakan sempat menonton salah satu video dimana ada seorang ibu yang meminta agar dunia membuka mata atas kekerasan yang dialami warga Palestina.
Dia menanyakan dimana peran negara-negara besar. Dimana peran para tokoh dunia, ulama, cendikiawan, pemimpin-pemimpin negara besar. Semua seakan diam dan tak bersuara".
Dalam konteks ini, Fraksi PAN mendesak agar pemerintah melakukan upaya-upaya diplomatik agar warga Palestina bisa dilindungi. Pemerintah harus berkomunikasi dengan negara-negara lain di PBB.
Tidak cukup hanya mengutuk. Harus ada sanksi tegas. Agar ada sanksi, jalur diplomasi dan komunikasi dengan berbagai negara perlu dilakukan. Paling tidak, di PBB Indonesia harus menyampaikan sikap tegas.
