JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Perubahan batasan atas upah penerima manfaat hunian DP Rp0 yang ditingkatkan menjadi Rp14,8 juta dari sebelumnya Rp7 juta mendapat tanggapan negatif dari Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth.
"Program Rumah DP Rp0 kan program andalan Anies saat kampanye dulu, tapi sekarang apa nyatanya? Hanya orang yang berpenghasilan gaji Rp14 juta baru bisa menikmati hunian tersebut. Janji kampanyenya hanya menjadi isapan jempol belaka," kata Kenneth dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).
Menurut pria yang kerap disapa Kent itu, sudah lebih dari tiga tahun Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, namun realisasi program andalannya tersebut jauh dari target yang ditetapkan.
Dulu diketahui, sebagaimana dikutip dari situs resmi Anies-Sandi saat kampanye jakartamajubersama.com, Rumah DP Rp0 ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kini program tersebut tidak berpihak kepada masyarakat tidak mampu yang berpenghasilan menengah ke bawah, tapi hanya untuk orang mampu yang berpenghasilan ke atas. Jadi janji-janji Pak Anies pada saat kampanye dulu hanya untuk membuat senang warganya dan hanya sebagai rangsangan masyarakat tidak mampu untuk memilih dia, dan pada akhirnya kecewa," tegas pria yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.
Saat pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkampanye pada 2017 lalu dengan mengeluarkan program andalannya yaitu Rumah DP Rp0, Kent menilai, dirinya sejak awal sudah menduga jika program tersebut tidak benar dan ngawur, karena tidak melalui perencanaan yang matang.
"Saya menilai program tersebut hanya lah janji politik belaka, hanya untuk membuat warga berpenghasilan rendah terbuai untuk memilih Anies dengan harapan bisa memiliki sebuah rumah di Jakarta. Tapi nyatanya sekarang program tersebut hanya berpihak kepada warga yang punya penghasilan belasan juta," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Baca juga: Rumah DP Rp0 Kini Batasnya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Sampai Rp14,8 Juta
Kent pun sangat menyayangkan bungkamnya orang nomor satu di Jakarta saat ditanyakan oleh sejumlah wartawan mengenai alasannya menaikan batas atas gaji pembeli rumah DP Rp0 jadi Rp14,8 juta dari Rp7 juta.
Peminat
Namun, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap, alasan Gubernur Anies menaikan batas atas gaji pemilik rumah DP Rp0 menjadi Rp14,8 juta. Keputusan ini disebutnya diambil karena ada hubungannya dengan peminat.
Menurut Riza, dengan menaikkan batas gaji pembeli rumah susun itu, maka jumlah peminat akan bertambah. Masyarakat yang berpenghasilan Rp14,8 juta akan bisa membelinya jika berminat. Selama ini batas atas gaji pembeli adalah Rp7 juta. Karena sekarang sudah dinaikan, maka cakupan kalangan masyarakat akan bertambah.
Baca juga: KPK Didesak Agar Periksa Anies dan Ketua DPRD DKI Terkait Pengadaan Lahan Rumah DP 0 Rupiah
Kent kembali menambahkan, Gubernur Anies Baswedan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah program DP 0 Rupiah tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Segera lakukanlah evaluasi secara menyeluruh setelah program ini tersangkut kasus hukum, atas pembelian lahannya. Karena program tersebut tidak mudah untuk dihentikan, karena sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dikerjakan dan dieksekusi," pungkasnya.
Perlu diketahui, perubahan skema batasan atas upah penerima manfaat hunian DP Rp0, yang ditingkatkan menjadi Rp14,8 juta dari sebelumnya Rp7 juta, itu tertuang dalam Kepgub Nomor 588 yang terbit pada Juni 2020 menggantikan Kepgub Nomor 855 tahun 2019.
"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14,8 juta per bulan," mengutip bunyi Kepgub Nomor 588.
Baca juga: Peningkatan Kesejahteraan, Personel Polda Banten Bakal Peroleh Rumah DP Rp 0
Berdasarkan RPJMD 2017-2022, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan program DP Rp0 dalam rangka mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau).
Dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR. Rencana awal akan dibangun sebanyak 14.000 unit oleh BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan mekanisme pasar. Jika ditotal, sebanyak 232.214 unit.
Sejak diluncurkan hingga Maret 2021 ini, tercatat setidaknya 872 unit rumah telah dibangun dan disediakan. Jauh dari target dalam RPJMD yaitu 232.214 unit.
Baca juga: Ada Korupsi di Pengadaan Tanah Rumah DP Rp0, Wagub DKI Klaim Telah Berhati-hati
Rinciannya, di Pondok Kelapa yang dibangun oleh BUMD, terdapat 780 unit dan telah terjual sebanyak 599 unit. Di Kemayoran, hasil kerja sama dengan Perum Perumnas, ada 38 unit dan telah terjual semua. Di Sentraland Cengkareng, yang juga kerja sama dengan Perum Perumnas, ada 64 unit dan telah terjual sebanyak 44 unit.
Hunian DP Rp0 Pondok Kelapa, saat ini tipe yang tersedia hanya unit dengan luas 21 meter persegi dan 22,25 meter persegi.
Unit dengan luas 21 meter persegi seharga Rp184 juta dengan angsuran sebesar Rp1,9 juta per bulan untuk masa angsuran 10 tahun. Sementara untuk angsuran 20 tahun, angsurannya Rp1,2 per bulan.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Ngeri-ngeri Sedap Namanya Disebut Terlibat Korupsi Program Rumah DP 0 Rupiah
Sementara tipe unit dengan luas 22,25 meter persegi harganya mencapai Rp195 juta dengan angsuran Rp2,07 juta per bulan untuk masa angsuran 10 tahun. Angsuran terendah yakni Rp1,29 juta untuk tenor 20 tahun. Harga tersebut belum termasuk biaya maintenance, parkir motor, air, dan listrik bulanan.
Namun, pada akhirnya kasus pengadaan lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Jakarta Timur, menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar itu.
Saat ini, Yoory dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Dirut Sarana Jaya, kemudian Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.
Empat Tersangka
KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga digelembungkan (markup), salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi (m2( yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga anti rasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka.
Mereka antara lain, Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA), selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus pembelian lahan untuk Rumah DP Rp0 tersebut. (*/ys)