JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat (PD) membantah tudingan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dalang kudeta berasal dari lingkaran Istana Jokowi.
Mantan Wasekjen PD Darmizal mengatakan, Partai Demokrat bisa habis bila dipimpin oleh orang yang salah.
"Maka dari itu ada kelompok hingga jaringan yang ingin menyelamatkan partai besutan SBY ini. Jadi, kami ingin PD hidup terus sampai akhir zaman," katanya saat menggelar konferensi pers, di Dapur Sunda, di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).
Para politisi Senior PD yang hadir diantaranya, Hengki Lutungan (Pendiri PD), Yos Sudarso (Mantan Wasekjen), Ahmad Yahya (mantan Ketua DPD Sulteng), Tri Yulianto (mantan Wasekjen), Sofwatila Mozaik (mantan wasekjen), Anton REifai dan mantan wasekjen Muhammad Darmizal.
Baca juga: Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY Soal Isu Adanya Rencana Kudeta Kepemimpinan Partai Demokrat
Mantan Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Ahmad Yahya menyebutkan bahwa apa yang disampaikan AHY dalam konferensi persnya pada 1 Febuari, kemarin sepenuhnya urusan internal partai.
"Kami selaku para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi dan menambah beban partai Demokrat di daerah," ujar Yahya.
Dia mengatakan, di bawah DPP partai yang dipimpin, AHY dinilai telah mencederai janjinya sendiri dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, kemarin.
"Dimana biaya operasional Pilkada 50% yang dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak jalan atau tidak maksimal," paparnya.
Ia menjelaskan, proses yang dilakukan AHY sangat jauh berbeda dalam proses penentuan pasangan calon (Paslon) kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya.
"Yakni di kepemimpinan Prof. Budisantoso, Hadi Utomo (alm), dan Anas Urbaningrum, yang dalam prosesnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerahnya masing-masing," sebut dia.
"Setelah kepemimpinan ketiga ketua umum tersebut sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan/aspirasi daerah, khususnya kabupaten/kota," ujar Yahya.
Sementara itu, Yahya menjelaskan terkait dengan kedudukan hukum mengenai kongres luar biasa (KLB), merupakan hak konstitusional yang diatur dalam AD/ART Partai Demorkat.
"Usulan KLB sepenuhnya adalah hak DPC dan DPD sebagai pemegang hak suara, sedangkan DPP hanya memiliki satu hak suara. Dan bila itu dilarang atau menjadi satu hal yang tabu maka yang bersangkutan tidak memahami aturan dan asas dalam berorganisasi," tutupnya. (rizal/tha)