JAKARTA - Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai/BLT subsidi upah (Bantuan Subsidi Upah/BSU) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini, ini respon Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan/Kemnaker, memberikan penjelasan terkait distopnya BSU kepada pekerja tersebut, baik dari sistem penganggaran dalam APBN, maupun pengalokasian anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk BSU tersebut," katanya, Selasa (2/2/2021).
Bamsoet meminta pemerintah mengkaji dan merumuskan program bantuan lainnya yang serupa bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19, dikarenakan banyaknya masyarakat saat ini yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah di tengah sulitnya ekonomi, dan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara perlahan.
Baca juga: MP-BPJS: Biar masyarakat terjamin, BLT Ketenagakerjaan Harus Diteruskan
"Meminta pemerintah mengoptimalkan implementasi program-program bantuan lainnya, salah satunya program Kartu Prakerja, mengingat program-program bantuan tersebut dapat membantu bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan selama pandemi covid-19," katanya.
Bamsoet juga meminta pemerintah untuk menyusun program jangka panjang perencanaan pemberian subsidi kepada pekerja, sehingga ke depannya penyaluran bantuan dapat efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran. (rizal/win))