JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim, meminta Pemprov DKI agar mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap (gage) di masa PSBB Transisi. Karena, dikhawatirkan akan menjadi klaster penularan Covid-19 atau virus Corona pada transportasi umum, akibat menumpuknya penumpang di angkutan masal imbas dari kebijakan tersebut.
"Ya untuk sementara agar dievaluasi kembali ganjil genap karena bisa jadi klaster baru Covid-19 di transportasi umum," terang Lukman, saat dihubungi wartawan, Minggu (6/9/2020).
Saat ini menurutnya, sudah terjadi Klaster perkantoran. Jangan sampai kebijakan Gage menjadi klaster baru penularan Covid-19 pada angkutan umum. Lukman juga mendukung pernyataan Satgas penanganan Covid-19 Pemerintah Pusat, yang meminta kebijakan Ganjil genap di Ibukota agar dievaluasi kembali.
"Tentu pertimbangan yang jauh lebih bagus dari gugus tugas nasional, pasalnya jika gage tak diberlakukan maka virus tidak akan menyebar dan memunculkan klaster baru," kata Ketua Fraksi PAN.
Baca Juga : Evaluasi Gage di Tol Bekasi, Menhub Beri Waktu Dua Minggu Bisa Terapkan di Jagorawi
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Keputusan ini diambil dari hasil evaluasi Pemprov DKI yang dilakukan setiap hari.
"Evaluasi ganjil genap terus kami lakukan, tapi saya sudah sebutkan setiap hari kami evaluasi yang dilaporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, yang kemudian dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan," ucap Syafrin di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2020).
Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan aturan ganjil-genap kendaraan di DKI Jakarta berdampak meningkatnya aktivitas transportasi dan mobilitas warga. Wiku menyebut perlu adanya evaluasi untuk memastikan apakah penerapan ganjil genap (gage) memiliki kontribusi dalam penularan kasus. (Yono/tha)