UNTUK meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Mendikbud membentuk POP (Program Organisasi Penggerak), yang melibatkan 156 ormas yang bergerak di bidang pendidikan. Sayangnya seperti proyek Sangkuriang saja,
sehingga NU-Muhammadiyah dan PGRI mundur.
Presiden Jokowi senang anak muda yang pintar, kreatif dan punya lompatan
pemikiran, sehingga dipilihlah Mendikbud muda belia, Nadiem Makarim. Jokowi
terpesona kali pertama karena anak muda ini sukses dalam bisnis start up (Gojek). Diharapkan ilmu dia bisa diaplikasikan untuk membenahi pendidikan di Indonesia.
Tapi bawahannya, para pakar di Kemendikbud kebanyakan berusia jauh lebih tua,
bahkan ada yang setara dengan ayahnya. Akibatnya mereka kepontal-pontal (kedodoran) mengikuti lompatan pemikiran Nadiem Makarim.
Lebih-lebih dia bocah yang dari kecil tak pernah ngrekasa (menderita), sehingga
dia beranggapan semua orang punya fasilitas sama seperti dirinya yang di Jakarta.
Misalnya sekolah daring, dia tinggal instruksikan saja, tapi tanpa mempertimbangkan
teknik dan ekonomi keluarga peserta didik.
Sekarang banyak keluhan soal sekolah daring, dari kerepotan orang tua
menyediakan laptop, langganan internet. Apakah di situ jaringan listrik dan internet sudah siap? Belum lagi jika orangtuanya gaptek, bagaimana memberi pendampingan? Bila si anak ikut kakek-nenek, tambah repot lagi, karena mereka rata-rata tak kenal Mbah Google.
Di kala PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) masih menimbulkan polemik, Mendikbud
meluncurkan kebijakan POP. Program ini untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan peran ormas yang bergerak di bidang
pendidikan. Mendikbud menyadari bahwa pemerintah tidak tahu semuanya soal
pendidikan.
Kemendikbud menerima 156 organisasi peserta POP. Termasuk di dalamnya ada
NU, Muhammadiyah dan PGRI. Nantinya setiap lembaga itu akan memperoleh bantuan dana APBN dari Rp1 miliar hingga Rp20 miliar. Yang menarik sekaligus janggal, Yayasan Tanoto dan Yayasan Putra Sampoerna, dua organisasi sosial milik perusahaan raksasa, kok juga tercatat mendapatkan dana APBN itu.
Tiba-tiba Muhammadiyah-NU dan PGRI mundur dari POP. Mereka punya alasan,
untuk masuk POP diminta melengkapi persyaratan tertentu dalam tempo hanya dua hari. Mana cukup waktunya, memangnya Sangkuriang? Mereka curiga, dimasukkannya NU dan Muhammadiyah di hari-hari akhir sekedar pelengkap penderita.
Mendikbud Nadiem Makarim hanya bisa minta maaf pada tiga ormas beken dan
senior itu. Akhirnya Mendikbud menghentikan sementara program tersebut. Kasihan
memang, POP itu mendadak seperti PPO minyak angin, semriwingnya hanya sebentar. (gunarso ts)