JAKARTA – DPR mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data akurat hasil sensus penduduk. Data tersebut dinilai sangat dibutuhkan sebagau data penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Dengan data ini kita bisa mengkalkulasikan kebutuhan pangan masyarakat yang lebih akurat. Agar selama masa sulit ini gizi mereka terpenuhi,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga.
Eriko yang merupakan pimpinan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berharap dengan adanya data yang akurat ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran. Sehingga kedaulatan pangan nasional melalui Badan Kedaulatan Pangan Nasional yang sedang diusulkan bisa terwujud. “Tentu harapannya tidak terjadi kekurangan bahan pangan yang diakibatkan pandemik Covid-19,” imbuhnya.
Adapun Eriko menambahkan langakh ini sekaligus sebagai antisipasi ancaman kelaparan yang dipaparkan Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley bahwa dalam skenario paling buruk ancaman kelaparan akan dirasakan hampir 1 miliar penduduk dunia. Terutama bagi 55 negara yang yang paling berisiko menghadapi krisis pangan sepanjang 2020 ini.
“Jika tidak siap bukan tidak mungkin kita dapat terimbas ancaman krisis pangan ini. Mengingat adanya pembatasan perdagangan oleh negara penghasil pangan. Seperti Vietnam dan Thailand yang merupakan eksportir beras dunia. Karenanya sebagai negara agraris, Indonesia juga wajib memenuhi dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dengan menegakkan kedaulatan pangan,” tegas Eriko.
Ia pun percaya dengan kedaulatan pangan ini secara bertahap Indonesia tidak akan lagi ketergantungan impor. Pasalnya di masa mendatang setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mereka masing-masing. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat.(ruh)