JAKARTA – DPR minta pemerintah untuk mengkaji penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, dan tidak lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa.
"Ada Rp72 triliun dana yang siap disalurkan ke 74.953 desa di seluruh Indonesia," ucap Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (28/3).
Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini menegaskan dana desa dinilai sangat membantu jika dipergunakan untuk menangani dan menanggulangi virus corona.
Ia mengatakan dana sebesar itu dipastikan akan tersebar secara merata ke seluruh desa yang ada, dan dana desa ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.
Namun demikian, Saleh Daulay mengingatkan dalam penggunaan dana desa ini nantinya perlu dibuat prosedur pembagian, termasuk akuntabilitas penggunaan dananya.
"Ini yang akan menjadi acuan dan panduan bagi para kepala daerah dan kepala desa dalam mengelola dana desa tersebut, sekaligus untuk penggunaan dana untuk mengantisipasi penyebaran virus corona," ucap anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II.
Ia juga berharap kepada pemerintah di tengah pandemi global seperti saat ini, sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar dana desa tersebut bisa dimanfaatkan untuk memerangi wabah virus corona.
Saleh Daulay menandaskan penggunaan dana desa itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga desa. “Kalau ini dilakukan, tidak hanya social distancing, kebijakan lockdown pun bisa diambil pemerintah. Pemerintah tidak perlu khawatir dengan biaya hidup warga di desa," kata Saleh Daulay.
Saleh menilai selama ini, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
Namun dalam praktiknya, lanjut dia, dana desa banyak dipergunakan untuk membangun jalan desa, irigasi tersier, air bersih, BUMD, dan kegiatan lain yang disepakati oleh warga.
Pada pembahasan APBN 2020, menteri keuangan menjelaskan ada Rp 3 triliun dana yang akan dibagi ke 8.212 kelurahan di seluruh Indonesia. Anggaran itu tentu sangat signifikan. Kalau nanti ternyata ada kekurangan, itu yang akan dipikirkan lagi oleh pemerintah daerahnya.(johara/tri)