JAKARTA - Puluhan pekerja atau kuli bangunan Gedung Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Jalan Tanjung Barat, No 28, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, terlunta-lunta dan mengeruduk kantor Walikota Jakarta Selatan. Pasalnya 35 orang kuli /pekerja ini sejak dua bulan hingga saat ini belum menerima upa /gaji dari pihak kontraktor.
Kedatangan para kuli (pekerja) tersebut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memanggil pihak rekanan tersebut agar segera menyelesaikannya.
“Kami sudah dua bulan tidak dibayar, selama ini kami semua sabar. Untuk itu kami minta pemerintah menjadi penengah mengatasi persoalan ini, " kata Dedi Triyadi, salah satu pekerja, saat di kantor Walikota Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Menurutnya, selama bekerja dia dan rekan-rekannya bekerja maksimal hingga batas waktu selesai. Namun, rekanan bangunan dari kontraktor (PT D) tidak mau tanggung jawab dan kabur tidak membayar gaji para kuli /pekerja.
Menurut Dedi selaku mandor mengatakan, selama bekerja di sana, para pekerja ini dijanjikan dibayar gajinya setiap dua minggu sekali dan ditambah uang makan Rp50 ribu setiap hari. Tetapi ketika sudah jatuh tempo, pihak pemborong dan penanggungjawab dari Sudin Dikdas II Jakarta Selatan lepas tangan begitu saja tak bertanggungjawab.
"Kami juga sudah menanyakan kepada pemborong maupun pihak Sudin Dikdas II, namun mereka saling berkelit, sehingga ke 35 orang rekan-rekan saya ini terlunta-lunta. Padahal kami sangat membutuhkan gaji tersebut untuk kebutuhan saya dan keluarga," ujarnya.
Para kuli /pekerja ini juga mengaku selama ini mereka sudah tak lagi punya uang. Lebih bingung lagi kebutuhan keluarga di kampung, akibatnya ada sejumlah pekerja juga mencari sampingan sebagai pekerja serabutan.
Ini dilakukan tujuannya selain menunggu pihak pemborong juga untuk kebutuhan sehari-hati. "Selama ini kami semua tersiksa, karena tak lagi punya uang. Untuk menanggulangi biaya sehari-hari itu, saya juga terpaksa menjual sepeda motor. Saya harus bertanggungjawab, karena saya mandornya. Selain itu juga ada yang bekerja serabutan” ujar Dedi.
Terkait belum dibayarnya gaji rekan-rekannya ini Dedi, mengaku bersama teman-temannya sudah mendatangi kantor Sudin Dikdas II yang berada di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Namun tak juga mendapat kepastian kapan para pekerja ini akan dibayar upahnya.
“Kami memang sudah bertemu dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarananya bernama Bambang, namun dia menjawab agar mencari pemborongnya. Kami pun bingung harus mengadu kesiapa dan yang bertanggungjawab dengan keuangan pembangunan gedung PKBM itu. Malah Bambang tak mau tahu permasalahan kita, aneh,” gerutu Dedi.
Diceritakan Dedi, selama bekerja, semula tak ada masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, uang upah bagi pekerja bangunan itu, malah ditunggak selama dua bulan lebih. Bahkan ketika upah itu ditagih, pemborong dan pihak Sudin Sudin Dikdas II Jakarta Selatan ngeles dan lepas tangan.
“Kami sedih, kenapa kami ditelantarkan, kan kami punya keluarga yang harus dibiayai di kampung. Mereka pada sadis, tanpa ada rasa kemanusiaan,” tegas Dedi bersama Abdurahman, Anwar, Masmudi dan Sarif sambil mengusap air matanya.
Sementara itu, Sekretaris Kota Jakarta Selatan Munjirin saat dihubungi mengatakan, pihak akan segera memanggil Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan. Menurutnya, dia juga harus turun menyelesaikan permasalah ini. Sehingga, upah sebagai hak pekerja bisa segera dibayarkan oleh pihak kontraktor.
"Jika pihak kontraktor tidak mau bertanggung jawab, blacklist saja perusahaannya. Biar seluruh Dinas Pemprov DKI Jakarta tahu perusahaan itu tidak becus dan bertanggungjawab terhadap pekerjanya," tegas Munjirin.
Tidakan tegas ini perlu dilakukan dengan tujuan agar kedepan tidak ada lagi rekanan yang seenakkan memperkerjakan orang tapi tidak mau menbayarnya. Selian itu dirinya juga minta kepada seluruh Instasi di Jakarta Selatan untuk menyeleksi seluruh rekanan yang ikut dalam lelang. (wandi/win)