JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara akan mengalokasikan anggaran untuk merenovasi sejumlah balai pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun fasilitas lain yang dimiliki Kementerian Sosial.
Hal tersebut disampaikan Juliari saat meninjau Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kesejahteraan Sosial di Cilandak, Jakarta Selatan. Menurutnya, perlu ada renovasi bangunan agar seluruh kegiatan berjalan optimal.
"Dari anggaran yang kita berhasil realokasikan nanti ada beberapa balai ataupun pusat yang akan kita berikan anggaran lebih untuk perbaikan fasilitas maupun peralatan untuk mendukung tugas teman-teman di tempat tersebut," kata Juliari, Senin (27/1/2020).
Disampaikan Juliari, Pusdiklat adalah tempat untuk melatih calon pendidik agar memiliki kemampuan yang sesuai ketentuan sehingga perlu ditunjang dengan fasilitas yang lengkap dan memadai. "Supaya seluruh kegiatan diklat disini bisa terselenggara dengan baik dan hasilnya bisa meningkatkan kualitas SDM kita," kata dia.
Selain itu, Juliari berpesan agar seluruh pegawai Kemensos menciptakan suasana kerja yang nyaman dimana saling melengkapi kekurangan bukan saling mencari kesalahan. Untuk itu perlu ada lingkungan yang baik dengan didukung fasilitas yang mumpuni.
"Banyak fasilitas-fasilitas kita yang sudah perlu kita renovasi, perlu kita bangun kembali, perlu dilengkapi. Misalnya saya datang ke sini dalam rangka itu, memastikan bahwa tugas-tugas yang kita emban itu juga bisa dijalankan dengan optimal," ucap dia.
Juliari juga meminta seluruh fasilitas publik terutama di Kementerian Sosial harus ramah disabilitas. Bahkan, ia meminta diadakan audit internal untuk memastikan seluruh bangunan di Kementerian Sosial ramah bagi penyandang disabilitas.
"Apakah fasilitas-fasilitas kita seperti yang saat ini kita berada sudah ramah terhadap disabilitas? Ini harus diadakan audit, seluruh fasilitas yang ada minimal yang utama-utama lah misalnya kantor tentunya, pusat pendidikan pelatihan, balai pendidikan pelatihan, balai Rehsos," papar dia.
Terahir, Juliari meminta agar Kementerian Sosial menjadi pelopor Undang-undang yang menyebutkan kementrian lembaga harus mengakomodir minimal dua persen pegawai dari kalangan disabilitas.
"Minimal harus kita penuhi. Bahkan kalau bisa lebih dari dua persen, sanggup kok. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan mobilitas tinggi itu bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita disabilitas, misal call centre, administrasi itu bisa," tandas Juliari. (yendhi/tri)