JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menanggapi masih adanya sejumlah tunggakan di TVRI untuk pembayaran pihak ketiga atau biasa disebut gagal bayar di tahun 2019 dengan sikap dingin
Ia menjawab secara umum, memang persoalan keuangan di TVRI harus dibenahi secara komprehensif terutama sistem pembayaran SKK Karyawan yang harus cepat dan tepat.
Selain itu persoalan tunjangan kinerja yang tidak kunjung turun atau selesai, diakuinya juga sebagai permasalahan mendasar. Farhan juga menanggapi tentang pembelian program-program asing yang diakuinya juga bisa menyedot anggaran TVRI.
"Oleh sebab itu direksi dan Dewas (Dewan Pengawa, red) harus kembali menyadari bahwa TVRI itu adalah lembaga penyiaran publik yang tidak berorientasi preofit. Bukan BUMMN dan bukan sebuah perusahaan yang mencari untung sehingga prinsip kehati-hatian penggunaan anggaran APBN harus menjadi prioritas. Karena laporan bertanggung jawaban kepada publik, bangsa dan negara," katanya saat dihubungi, Senin (1/6/2019).
Farhan menilai, agar para pimpinan di TVRI dapat menunjukan prilaku bukan BUMN. "TVRI belum maksimal melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik," katanya.
Sementara menurut sumber di TVRI, terkait masih danya tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga atau gagal bayar di tahun 2019 itu diduga sebanyak 27 milar untuk program liga inggris. 5 milar untuk BWF Badminton, Rebrending logo baru TVRI sebanyak 8 milar, biaya panjar-panjar pihak ketiga sebesar 20 milar.
Persoalan gagal bayar honor karyawan bukan hal baru pertama di TVRI 2018 TVRI juga gagal bayar SKK Karyawan sebesar 7,6 miliar. (rizal/win)