7 BPD GINSI Minta Diselenggarakan Munaslub

JAKARTA  - Tujuh Badan Pengurus Daerah Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPD GINSI ) meminta diselenggarakannya Munaslub GINSI. Permintaan tersebut terkait dengan diberhentikannya Sekjen GINSI Erwin Taufan oleh Ketua Umum Anton Sihombing beberapa waktu lalu. Ketujuh ketua BPD GINSI yakni Capt. Subandi ( DKI) , Habibudin ( Banten), Dianto ( Sumut), Romzy Abdullah, (Jatim), Abidin (Sulsel), Jhoni (Riau), Budiatmoko (Jateng) juga menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum GINSI Anton Sihombing yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam keterangan persnya, ketujuh BPD GINSI tersebut mengatakan Munaslub akan diselenggarakann sekitar akhir November 2019 setelah tujuh dari sepuluh BPD GINSI atau lebih dari 50 persen menandatangani. Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Capt. Subandi yang menjadi juru bicara ketujuh BPD mengatakan, pernyataan sikap merupakan aksi dan reaksi atas sepak terjang kepemimpinan GINSI saat ini dinilainya banyak melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi, salah satunya memberhentikan Sekjen GINSI tanpa ada mekanisme yang diatur dalam AD/ART. “Munaslub salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan internal yang terjadi. Karena kini sudah ada sikap otoriter dalam kepemimpinan GINSI dengan memberhentikan beberapa pengurus BPD secara sepihak,”ujar Subandi kepada wartawan. Kamis (31/10/2019). Subandi menjelaskan kekisruhan berawal dari tindakan Ketum BPP GINSI Anton Sihombing beberapa waktu lalu membuat pernyataan di media tentang rencana memberhentikan Sekjen Erwin Taufan dan pengurus BPP lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART. Ketua BPD GINSI DKI Jakarta ini menilai Ketum menyebar berita bohong dan menciptakan saling curiga dalam internal rumahtangga GINSI. “Mestinya sebagai Ketum Anton menjaga marwah dan nama baik GINSI di mata dunia luar, tutur Subandi. Selain itu, pengurus pusat GINSI dinilai oleh tujuh BPD GINSI itu juga tidak punya rencana kerja sehingga pengurus-pengurus daerah tidak punya acuan dalam menjalankan roda organisasi. Saat ini, GINSI  memiliki pengurus 10 BPD yakni; Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, BPD DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat. Sebelumnya Ketum GINSI Anton Sihombing tegaskan tidak ada Munaslub, sebab mereka yang akan menyelenggarakan sebagian pengurus yang sudah diberhentikan oleh organisasi sehingga melanggar AD/ART. (dwi/win)