Ketika Menteri Perdagangan “Digertak” Pedagang Gorengan

MENTERI perdagangan Enggartiasto Lukita baru saja mengumumkan akan melarang peredaran minyak curah mulai 2020. Tapi sehari kemudian, rencana kebijakan tersebut urung dilakukan. Ini akibat reaksi masyarakat, terutama kelompok pedagang gorengan yang menolak mentah-mentah. Pak Menteri pun seperti ‘plintat plintut’. Karena rencana kebijakan yang bakal diterapkannya, dimentahkan lagi. Agaknya Pak Menteri hanya melakukan ‘testing the water’ atau ‘cek ombak’. Melihat situasi dan kondisi sebelum mengambil keputusan. Rencana Enggar melarang minyak curah, menuai protes kelompok pedagang kecil, pelaku UMKM serta ratusan ribu pedagang gorengan. Karena menyangkut kelangsungan ngebulnya asap dapur, menyangkut  perut. Mereka pun ‘menggertak’ akan menaikkan harga jual gorengan bila minyak goreng curah dilarang dijual. Belum lagi bila kelompok pedagang kecil, pemilik warteg, pedagang gorengan dan camilan kompak unjuk rasa. Bayangkan bila mereka turun ke jalan, sambil membawa wajan mendemo Menteri Perdagangan atau menggeruduk DPR. Belum hilang lelah menghadapi demo mahasiswa dan pelajar STM, aparat keamanan bakal dibikin repot lagi. Reaksi berantai atau efek domino pasti akan muncul bila kebijakan itu jadi diberlakukan. Penjual makanan menaikkan harga lantaran wajib membeli minyak kemasan, pembeli kabur, atau emak-emak juga ‘memboikot’ minyak kemasan. Mengapa minyak goreng curah masih diperlukan ? Ya, karena harganya murah meriah, bisa dijangkau masyakarat ekonomi lemah. Soal mutu dan jaminan kesehatan, terpaksa nomor dua. Artinya, bahan pangan murah sangat dibutuhkan masyarakat. Minyak goreng kemasan dengan aneka merek lengkap dengan label ‘dijamin kesehatan’ dari BPOM serta kehalalan dari MUI, jelas harganya lebih mahal. Itu sebabnya sebelum membuat kebijakan, pertimbangkan dulu efek domino yang akan muncul. Ukur dulu kocek warga. Sediakan bahan pangan berkualitas, namun mutu dan higienis-nya terjamin. Itulah PR prioritas pemerintah. (Irda)