Bangun Dua Underpass Tak Punya Dana, Pemkot Depok Teriak ke Gubernur

DEPOK  - Harga lahan untuk pembangunan proyek underpass di pintu perlintasan kereta api Jl. Raya Citayam dan Jalan  Dewi Sartika terlalu mahal.  Pemkot Depok minta Gubernur Jawa Barat memborong dua proyek tersebut. "Dua underpass di Jalan Raya Citayam dan Jalan Dewi Sartika merupakan target pembangunan yang dijanjikan dan dikejar Gubernur Jawa Barat serta masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD)," ujar Walikota Depok Muhammad Idris di halaman Mapolres Depok, Rabu (10/7/2019). Proyek underpass tersebut merupakan respon positif Gubernur Jabar Ridwan Kamil melihat kondisi kemacetan dan antrean kendaraan yang terjadi hampir setiap hari diharapkan terealisasi dalam anggaran tahun depan. Untuk pembangunan dua underpass diperkirakan menelan dana Rp 300 miliar baik untuk Detail Enggineering Design (DED) dan pembebasan lahan di pinggiran Jl. Raya Citayam dan Jl. Raya Dewi Sartika. "Dana pembebasan lahan ternyata lebih besar dibandingkan dengan membangun underpass, " tuturnya kalau tidak salah dana pembebasan lahan disiapkan Rp 150 miliar dan untuk DED Rp 150 miliar. Besarnya dana pembebasan lahan dan DED untuk underpass Jl. Raya Citayam dan Jl. Raya Dewi Sartika,  imbuh dia, berharap Pak Gubernur Ridwan Kamil yang memborongnya. "Walaupun Pak Gubernur sempat berpesan agar yang membebaskan lahan Pemkot Depok tapi terkendala Depok tidak punya dana, " ujarnya. 20 Tahun Hanya Pencitraan Dengan adanya rencana itu maka dalam waktu dekat Pemkot Depok akan mengajukan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) untuk membeli lahan pembangunan auderpass di dua titik jalan tersebut. Sementara itu,  Ridwan,  warga Beji,  menilai bantuan dari Propinsi Jabar khususnya perhatian Gubernur Ridwan Kamil sangat diharapkan karena kalau hanya menunggu dari Pemkot Depok jelas ngak pernah ada pembangunan. "Hampir 20 tahun Kota Depok berdiri tapi tidak satu pun ada kegiatan pembangunan nyata untuk masyarakat banyak seperti jalan baru dan lainnya, " tutur bapak tiga anak ini yang menilai selama ini pejabat Depok hanya mengejar pencitraan dan prestasi semua bukan pembangunan fisik yang memiliki dampak bagi masyarakat banyak. (anton/win)