Harga Mati

Oleh Harmoko DALAM nilai transaksi jual beli barang dikenal istilah harga pokok, harga dasar, harga nominal, harga banderol dan harga pasar. Untuk kepentingam meningkatkan penjualan dikenal harga diskon, harga promo (umpan), harga obral, harga karet, harga borongan dan harga miring. Tetapi ada juga harga pas atau harga mati atau harga yang tidak bisa ditawar lagi. Harga pas atau harga mati itu dijumpai dalam bisnis retail era modern, tampak di toko - toko swalayan, super market, dan kini sudah menjamur di mini market dengan menempatkan label harga pada produk yang dijual. Calon pembeli tinggal mencari barang yang dibutuhkan, cek harga dan langsung membayar di kasir. Tak perlu bertanya lagi berapa harganya, apalagi menawar. Peluang tawar menawar dalam transaksi masih terjadi di pasar tradisional mulai dari sayuran, buah - buahan hingga perabotan rumah tangga. Mulai dari kebutuhan dapur hingga baju- perlengkapan tidur. Meski pedagang sudah menempelkan label harga pada baju yang dijual, tetap saja terbuka peluang untuk saling tawar menawar. Penjual dan calon pembeli masih bisa bernegosiasi, berinteraksi, sehingga penentuan harga benar-benar pas sesuai kesepakatan. Belakangan kita sering mendengar kata - kata  "harga mati" , tetapi konteksnya bukan dalam transaksi jual beli. Istilah "harga mati" yang satu ini kembali populer, setidaknya, dalam dua tahun belakangan ini. Pejabat, aparat, pengamat, panutan rakyat, bahkan rakyat pun mulai akrab dengan istilah “harga mati” ini. Konteksnya terkait dengan komitmen kebangsaan, persatuan dan kesatuan, yakni " NKRI harga mati". Slogan ini sudah sering kita dengar, sudah membumi hingga anak- anak pun sudah akrab dengan slogan tersebut. Sehingga jika seorang guru TK atau SD misalnya, atau orangtua berkata “NKRI,” tidak jarang jawab si anak  " harga mati". Mamang belum semuanya demikian, tetapi maknanya bahwa " NKRI" dan "harga mati" dua kalimat yang sudah menyatu, tidak terpisahkan dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah slogan sudah tersosialisasi dan membumi, yang perlu dilakukan kemudian adalah bagaimana mengisi perilaku "NKRI harga mati" dalam kehidupan sehari - hari, mulai dari perkataan, olah pikir hingga sikap perbuatan. Jangan sampai sering berteriak "NKRI harga mati", tetapi perilakunya kurang mencerminkan nilai- nilai yang terkandung dalam NKRI. Menyimpang dari hasrat dan amanat NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sikap dan berperilaku " NKRI" hendaknya yang diutamakan, disosialisasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari - hari. Dengan begitu sikap perbuatan yang berdasarkan "NKRI" pada saatnya, dengan sendirinya menyatu dalam pikiran, jiwa dan raga, akan menjadi " harga mati" bagi seluruh rakyat. Di sinilah perlunya keteladanan dari para pejabat, aparat, tokoh masyarakat bagaimana mencerminkan perilaku sesuai dengan nilai - nilai seperti diamamatkan Pancasila dan UUD 1945. Bukan malah “ngalor-ngidul” seperti orang “nyasar” atau sesat di jalan. Dengan begitu bicara NKRI bukan hanya terfokus kepada upaya memelihara dan memantapkan persatuan dan kesatuan. Tetapi lebih mendasar lagi adalah sama - sama mewujudkan sikap dan perilaku yang kian memantapkan NKRI. Kesatuan akan goyah, jika masing -masing individu cenderung bersikap primordial dan eksklusivisme. Makin jauh dari sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Tanpa mengenal tetangga dan lingkungan di mana berada. Tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana mungkin pondasi persatuan makin kuat dan kokoh, jika tanpa adanya ikatan sosial dan kekerabatan serta kekeluargaan. Sementara ikatan kekeluargaan akan sulit  teraplikasi, tanpa adanya harmonisasi komunikasi - silaturahmi. Sikap - sikap kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai perekat persatuan inilah yang perlu ditanamkan secara terus menerus, konsisten dan berkesinambungan kepada generasi muda, generasi milenial dan digital sejak usia dini. Bukan sebatas teori, tetapi melalui keteladanan mutlak.(*)