Masalah Lapangan Kerja

Oleh Harmoko MASALAH ketenagakerjaan masih menjadi persoalan utama negeri kita. Kajian dengan beragam sudut pandang dilakukan untuk mengatasi problema yang menyangkut nasib puluhan juta tenaga kerja dari Sabang hingga Merauke. Bicara masalah tenaga kerja tak sebatas tersedianya lapangan pekerjaan, jumlah angkatan kerja, angka pengangguran, juga menyangkut kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Jika dirinci lagi, kualitas tenaga kerja akan dipengaruhi oleh skill dan kemampuan. Sementara kemampuan akan terkait dengan latar belakang pendidikan dari masing- masing tenaga kerja. Pendidikan pun bisa dipilah lagi menjadi pendidikan formal, informal , pelatihan, dan pendidikan lingkungan (masyarakat). Begitu juga soal produktivitas masih dipengaruhi soal gaji (upah), lingkungan dan suasana kerja. Sistem rekrumen, pengkaderan, reward dan punishment, dan masih banyak lagi kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tujuan utamanya memberikan peluang seluas mungkin meningkatkan produktivitas. Belum lagi soal regulasi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jamiman kepada setiap tenaga kerja Indonesia. Pekerja kita harus terhormat, lebih -lebih di negeri sendiri.Jangan sampai pekerja kita di negeri sendiri malah tersingkir oleh pekerja asing. Jenis pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pekerja kita, karena alasan tertentu, dikerjakan oleh orang asing. Lantas pekerja kita dapat apa? Itu salah satu isu yang sekarang sedang merebak menggelayut pada alam pikiran masyarakat kita. Masalah ketenagakerjaan sangatlah kompleks, untuk mengurainya pun cukup rumit, serumit masalah yang melingkupinya. Tetapi dari segala kompleksitas masalah yang mendera, tenaga kerja kita harus dilindungi. Negara wajib hadir melindungi warganya dengan memberikan seluas mungkin kesempatan bekerja. Ini sejalan dengan realita belum tersedianya lapangan kerja yang memadai, membengkaknya jumlah angkatan kerja baru, hadirnya tenaga kerja asing, dan ancaman revolusi industri 4.0. Tercatat, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Sementara penduduk yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang, bertambah 2,99 juta orang dari Agustus 2017. Terdapat selisih antara mereka yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja sebesar 7 juta. Selisih angka inilah yang disebut pengangguran seperti halnya data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pengangguran terbuka di Indonesia per - Agustus 2018 sebesar 7,001 juta orang. Angka ini masih tergolong tinggi, mengingat jumlah pencari kerja tiap tahun terus meningkat, sementara kemampuan menyediakan lapangan kerja baru sekitar 2 juta pertahun. Ini pun baru level pengangguran terbuka alias penganggur penuh. Belum lagi pengangguran setengah terbuka, bekerja tetapi tidak penuh waktu. Bekerja hanya setengah hari atau tiga hari dalam sepekan. Kadang - kadang kerja, lain waktu nganggur. Penyebabnya tidak lain karena terbatasnya lapangan kerja. Di sisi lain, ini yang tak boleh diabaikan, kenyataan bahwa pengangguran di Indonesia dihadapi oleh tenaga kerja usia muda (antara 15 sampai 24 tahun). Angka ini didominasi lulusan sekolah kejuruan dan menengah yang tiap tahun jumlahnya terus bertambah. Mereka mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di pasar kerja nasional karena persoalan kualifikasi. Ini persoalan krusial yang menuntut perhatian ekstra. Saatnya pemerintah, baik tingkat Pusat maupun Daerah lebih serius membangun tenaga kerja berkualitas. Saatnya pula bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Dengan sekuat tenaga dan daya meningkatkan kemampuan SDM sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional. Bukan pasrah atas sebuah keadaan yang coba membawa negeri kita membangun perekonomian dengan kekuatan dan sumber daya asing. Tenaga kerja kita disebut berkualitas jika mampu bersaing di pasar kerja sebagai tenaga terampil yang dibutuhkan era kini. Maknanya investasi SDM harus fokus, dilakukan secara masif dan merata di semua jenjang serta berorientasi kepada permintaan pasar. Ini dapat terlaksana, jika pemerintah mampu merangkul kalangan industri ikut berinvestasi menyiapkan tenaga kerja berkualitas lewat program pelatihan dan sistem magang. Perlu dibangun sistem rekrutmen melalui reformasi ketenagakerjaan guna menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan ( supply dan demand) dunia kerja. Dunia pendidikan kita juga perlu memperbanyak jalur vokasi, di samping program diploma dan politeknik. Karena keterampilan khusus inilah yang sekarang dibutuhkan banyak pasar kerja. (*)